0
0 Thomas Trikasih Lembong, juga dikenal sebagai Tom Lembong, akhirnya bisa “bernyanyi” dalam sidang dugaan korupsi importasi gula. Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) selama periode 2015-2016.
Saat dia diperiksa sebagai saksi mahkota pada hari Senin, 30 Juni 2025, Tom memiliki kesempatan yang cukup luas untuk memberikan keterangan dari sudut pandangnya sendiri.
Ia bersaksi untuk mantan direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), terdakwa lain dalam kasus impor gula, pada kesempatan itu.
Tom mengungkapkan dalam kesaksiannya bagaimana penugasan pembentukan stok dan pengawasan harga gula nasional dimulai.
Sebut Instruksi Jokowi
Menurut Tom, perintah Presiden Republik Indonesia Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang memulai operasi pasar gula dan pembukaan keran impor adalah sumber awal inisiatif pihaknya.
Pemerintahan Jokowi menghadapi gejolak harga bahan pangan dari Agustus hingga September 2015.
Jokowi kemudian memberikan prioritas pada sektor perdagangan untuk mengontrol harga bahan pokok.
“Kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” ujar Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Perintah Jokowi diberikan melalui pertemuan bilateral dan sidang kabinet.
Ditelepon Jokowi
Selain itu, Tom menyatakan bahwa dia beberapa kali dihubungi Jokowi melalui telepon.
Pada 2015, presiden menanyakan perkembangan upaya untuk mengontrol harga pangan, termasuk gula.
Dia menyatakan bahwa Jokowi biasanya menghubungi menteri melalui ajudannya. Mereka kadang-kadang menghubungi saya pada tengah malam.
Meeting Empat Mata dengan Presiden Jokowi
Tom menyatakan bahwa Jokowi bahkan beberapa kali meminta pertemuan empat mata dengannya untuk membahas masalah perdagangan.
Sebagian besar pertemuan diadakan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Saat pertemuan dihadiri oleh orang lain, paling banyak empat orang.
“Saya biasanya berbincang langsung, termasuk empat mata atau hanya bertiga berempat dengan Bapak Presiden saat itu sekali setiap bulan atau sekali setiap dua bulan,” tutur Tom.
Tak Menunjuk Importir Gula: Pada saat yang sama, Tom menyatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang salah atau terlibat dalam pemilihan delapan perusahaan swasta untuk menjadi importir gula.
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memiliki otoritas untuk menunjukkan, kata Tom.
Penunjukan delapan importir bukan tanggung jawab Kementerian Perdagangan.
Sebab PT PPI adalah perusahaan pelat merah yang diawasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), itu adalah satu-satunya kementerian yang dapat berpartisipasi.
“Itu adalah keputusan manajemen dan kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan tidak boleh intervensi ke corporate action atau keputusan transaksi komersial,” ujar Tom.
