0
0 Pada Rabu, 13 Agustus 2025, protes besar-besaran terjadi karena masalah kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian nasional dan dianggap sebagai pelajaran penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Setelah menetapkan kenaikan PBB hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo menuai kritik.
Warga menolak kebijakan ini, yang menyebabkan banyak orang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati.
Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dihapus, demonstrasi terus berlanjut. Massa terus menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Ketika Bupati Sudewo muncul di tengah massa untuk mendengarkan keinginan mereka, situasi menjadi panas. Bupati tiba, orang menjadi marah dan melempar sandal dan botol plastik ke arahnya.
Sebuah mobil terbakar karena kericuhan yang semakin meningkat. Polisi kemudian membubarkan massa dan menangkap sebelas orang yang diduga melakukan provokasi.
Istana: Pejabat publik tidak boleh sombong
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Pati merupakan pengingat bagi pejabat publik di semua tingkat untuk berhati-hati saat membuat dan menyampaikan kebijakan.
“Berkali-kali pemerintah pusat mengimbau, baik pejabat di pusat, provinsi, maupun daerah, agar berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Dengan demikian, kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik adalah penting bagi pemimpin daerah.
Kebijakan yang memberatkan warga, terutama ketika disampaikan dengan cara yang arogan, dapat menyebabkan konflik sosial.
Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memantau keadaan di Pati dan mengungkapkan penyesalan atas kerusuhan yang terjadi.
Prasetyo kemudian meminta semua pihak untuk menahan diri untuk mencegah masalah semakin memburuk.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Pati, juga dengan Gubernur Jawa Tengah. Semoga segera ditemukan jalan keluar terbaik,” ujarnya.
DPR: Menggali PAD dengan lebih inovatif
Menurut Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, peristiwa di Pati adalah peringatan bagi kepala daerah untuk menggunakan PAD dengan cara yang lebih inovatif tanpa membebani warga.
Menurutnya, ada banyak cara lain untuk meningkatkan PAD selain menaikkan pajak secara drastis. Misalnya, mereka dapat mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) atau meningkatkan potensi pariwisata.
“Jangan sampai target PAD dicapai dengan menaikkan pajak berkali-kali lipat,” kata Bahtra.
Ia juga menyatakan bahwa Komisi II DPR terus mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membangun pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Karena ketergantungan anggaran mereka yang sangat besar pada pemerintah pusat, saat ini banyak daerah selain Pati yang juga menaikkan pajak, menurut Bahtra.
Bahkan, anggaran dari dana transfer pusat digunakan oleh sekitar enam puluh hingga tujuh puluh persen daerah.
“Daerah-daerah yang kuat fiskalnya hanya 11 provinsi dari 38 provinsi yang ada,” katanya.
Akibatnya, Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya tanpa mengorbankan warganya.
“Nah itulah mungkin yang menjadi alasan sehingga kepala daerah harus berpikir keras,” tuturnya.
