0
0 Hasan Nasbi, kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengomentari upaya pengacara terkenal Hotman Paris untuk membuktikan di depan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya, Nadiem Makarim, tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum, kata Hasan.
“Kita serahkan kepada proses hukum saja,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).
Hasan mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengganggu proses hukum.
“Pemerintah tidak intervensi proses hukum,” ujar Hasan Nasbi
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.
Pada Kamis, 4 September 2025, Nurcahyo Jungkung Madyo, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, mengumumkan penetapan tersangka.
Kejaksaan menyatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,98 triliun.
Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini tidak masuk akal.
Menurutnya, hasil penyelidikan justru menunjukkan bahwa Nadiem tidak mendapatkan uang suap dan tidak menaikkan harga laptop.
“Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun, tidak ada mark-up, dan tidak ada yang diperkaya. Saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan itu di depan Presiden Prabowo,” kata Hotman Paris, dikutip akun Instagram-nya, Jumat (5/9/2025).
Dia bahkan meminta agar fakta sebenarnya ditunjukkan secara terbuka di Istana.
