0
0 Pemerintah akan memastikan bahwa rakyat Indonesia akan mendapatkan layanan kesehatan yang layak kembali tanpa terbebani dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.
Pemerintah tengah saat ini berusaha untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran yang mencapai puluhan triliun rupiah, kata Cik Imin.
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin, dalam keterangan pers, Kamis (2/10/2025).
“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” lanjut dia.
Ia menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jaring pengaman sosial, terutama untuk komunitas yang rentan.
“Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” kata dia.
“Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” sambung dia.
Namun, seperti yang ditekankan oleh Cak Imin, pembebasan tunggakan tidak berarti masyarakat bebas dari tanggung jawab.
Sebaliknya, tujuan dari upaya ini adalah untuk memberi peserta kesempatan baru untuk berkontribusi lagi dan memastikan bahwa layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan dengan baik.
“Rencana kebijakan ini diharapkan memberi harapan baru bagi jutaan peserta BPJS yang selama ini terkendala akses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif,” tegas dia.
