0
0 Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025, program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau sebanyak 36.773.520 penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.
Dalam pelaksanaannya, program MBG dikabarkan telah melibatkan lebih dari 12.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Dilansir dari Tempo.co, Dadan Hindayana, selaku Kepala BGN, mengklaim bahwa capaian tersebut memperlihatkan keberhasilan dari kerja lintas sektor yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah.
“Capaian lebih dari 12.500-an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata,” kata Dadan di Jakarta, hari Senin, 20 Oktober 2025, dikutip dari Tempo.co.
Dadan mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, perluasan SPPG masih terus berlanjut, khususnya untuk sejumlah wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, serta terluar.
Diketahui bahwa program MBG berlangsung sejak tanggal 6 Januari 2025 lalu, yang mana dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak serta kelompok rentan.
Kemudian, pemerintah juga mengklaim bahwa dengan adanya program MBG, banyak lapangan kerja baru yang terbuka.
Menurut Dadan, selain membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, program MBG juga telah menghidupkan sektor ekonomi lokal lewat rantai pasok pangan.
“Kami lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung,” katanya, dalam laman Tempo.co.
Walaupun program MBG telah memperoleh berbagai pencapaian sejak dimulai pada awal tahun, namun pengawasan dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.
Terdapat berbagai laporan yang berasal dari daerah, khususnya di wilayah terpencil, terkait adanya perbedaan kualitas serta keterlambatan pengiriman makanan.
Lalu, ditambah lagi dengan adanya sejumlah kasus keracunan massal yang baru-baru ini kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Mengutip Tempo.co, Khairul Hidayati, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, menyampaikan bahwa pihaknya bakal terus meningkatkan aspek regulasi serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.
“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, dinukil dari Tempo.co.
