0
0 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, gencar melakukan razia blok hunian di rutan dan lapas setidaknya dua kali sepekan.
Selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, atau sejak Kemenimipas berdiri, 11.962 razia telah dilakukan, yang menghasilkan penyitaan 24.537 senjata tajam, 10.572 ponsel, dan 21.843 barang elektronik lainnya hingga 15 Oktober 2025.
Selain itu, sembilan kasus narkoba berhasil ditemukan barang hasil razia. Seluruh barang yang ditemukan akan dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada hari Senin, 20 Oktober, Menteri Imipas, Agus Andrianto, merilis video berjudul “IMIPAS Setahun Bergerak Berdampak” di akun media sosial pribadinya.
Selain itu, komitmen untuk menghindari hal-hal halinar seperti pungutan liar, narkoba, dan handphone bukanlah slogan. Salah satu bukti kesungguhan Kemenimipas untuk membangun sistem pemasyarakatan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat adalah komitmen ini. Selain itu, Menteri Agus tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang melanggar hukum.
”Kami berkomitmen, dalam hal ini kepala-kepala lapas di seluruh Indonesia untuk agar tidak ada satupun HP di dalam lapas. Termasuk petugas-petugas lapas ketika sedang bekerja, karena terkadang mereka memanfaatkan petugas. Petugas yang terbukti terlibat juga sudah kita beri hukuman tegas dari mulai mutasi hingga dipidanakan secara hukum,” ujar Agus.
Untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif, juga dipertimbangkan untuk memberikan pengamanan yang lebih baik kepada warga binaan yang menjalani hukuman berat dan masih terindikasi menggunakan narkoba.
“Mereka dengan hukuman berat dan masih terindikasi dengan jaringan peredaran narkoba, kami pindahkan ke lapas Nusakambangan, super maximum security. Dengan harapan dengan ditempatkannya mereka di sana dapat memutus jaringan mereka,” tegas Agus.
Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT) menandatangani komitmen bersama untuk memerangi peredaran halinar di Lapas dan Rutan.
Dalam sambutannya, Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), menyatakan bahwa penandatanganan komitmen tersebut bukan hanya acara seremonial. Aktivitas ini menunjukkan komitmen jajaran Ditjenpas untuk menghilangkan halinar di Lapas dan Rutan.
“Terima kasih kepada seluruh UPT yang telah melaksanakan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Komitmen ini bukan hanya tertulis, tapi aksi nyata yang ditekankan secara berkala,” terang dia.
“Kami kembali menekankan agar tidak terjadi pelanggaran keamanan sehingga tidak terjadi peredaran handphone, pungli, dan narkoba (halinar), serta penipuan terhadap Warga Binaan. Kami ingatkan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Warga Binaan. Apabila masih terjadi pelanggaran, akan diterapkan evaluasi dan hukuman disiplin,” tegas Mashudi.
Untuk menutup celah peredaran halinar dan pelanggaran lainnya, razia adalah salah satu pendekatan yang paling efektif. Ditjenpas bekerja sama dengan APH lainnya, seperti Polisi, TNI, dan BNN, serta lembaga lain yang relevan, dalam pelaksanaannya.
Secara keseluruhan, upaya Kemenimipas untuk menghapus peredaran halinar menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem pemasyarakatan yang efisien.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan tiga belas program akselerasi yang diluncurkan oleh Menteri Imipas, khususnya yang berkaitan dengan program memberantas peredaran narkotika dan pelaku penipuan dengan berbagai modus operandi di penjara dan rutan. Untuk mencapai reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, integritas sistem pemasyarakatan terus diprioritaskan selama program ini dijalankan.
