0
0 Tiga perusahaan yang diduga berkontribusi pada banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera telah dihentikan sementara oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Keputusan tersebut dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq setelah melakukan inspeksi melalui udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga.
Selain itu, ia melakukan kunjungan ke PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), yang masing-masing adalah pengembang PLTA Batang Toru.
Setelah melihat hasil lapangan, mereka memutuskan untuk menghentikan operasi ketiga perusahaan tersebut untuk sementara waktu.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip, Sabtu (6/12/2025).
Selain itu, Hanif menyatakan bahwa ketiga perusahaan itu diundang untuk diperiksa di KLH pada 8 Desember 2025.
Menurutnya, peran ekologis dan sosial DAS Batang Toru dan Garoga sangat penting.
“Tidak boleh dikompromikan,” tutur Hanif.
Selain itu, Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (KLH), menyatakan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan bahwa terjadi pembukaan lahan yang signifikan.
Karena lahan hutan diambil untuk tambang, tanaman industri, PLTA, dan kebun kelapa sawit, kegiatan ini meningkatkan tekanan pada DAS Batang Toru dan Garoga.
“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Selain itu, Hanif menekankan bahwa semua kegiatan industri di wilayah tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, karena curah hujan ekstrim dapat mencapai lebih dari 330 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” kata Hanif.
Sebelum ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tambang tidak bertanggung jawab atas banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar).
Untuk saat ini, pihaknya sedang menyelidiki apakah tambang berkontribusi pada banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
“Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dikenal bahwa banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi di tiga provinsi Sumatera: Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
Laporan BNPB menyatakan bahwa jumlah korban per Jumat (12/5/2025) mencapai 867, dan ratusan orang lainnya masih hilang.
Ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak sebagai akibat dari bencana besar itu.
