0
0 Pemerintah menargetkan pembentukan 7.000 pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan pada tahun 2025 untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Namun, hingga akhir tahun, jumlah posbakum yang telah didirikan jauh melebihi target.
Salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, adalah memberikan akses ke keadilan kepada semua orang, terutama mereka yang hidup di kelas bawah.
“Tahun 2025, Kemenkum menargetkan pembentukan posbankum untuk seluruh wilayah Indonesia hanya di 7.000 desa/kelurahan,” kata Supratman saat silaturahmi bersama para pemimpin redaksi media nasional di Ruang Rapat Soepomo, Kementerian Hukum, Jumat (9/1/2026).
Supratman mengatakan bahwa posbakum adalah cara negara menunjukkan eksistensinya dengan memberi orang layanan hukum.
Ia menyatakan bahwa, sebagai pembantu Presiden, Kementerian Hukum bertanggung jawab untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijakan Presiden.
“Kami harus menjelaskan, apa yang menjadi pikiran, dan apa yang menjadi harapan presiden. Bagi kami sebagai pembantu presiden, kami tahu bahwa bapak presiden itu akan selalu konsentrasi, fokus untuk melaksanakan program yang beliau sudah pikirkan,” jelas Supratman.
Ketika waktu berlalu, Supratman mengungkapkan bahwa tujuan awalnya telah melampaui.
Ada keinginan kuat untuk mewujudkan akses keadilan serta kolaborasi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencapainya.
“Teman-teman BPHN bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, hari ini sudah terbentuk (lebih dari) 76.000 posbankum di seluruh Indonesia, di 32 provinsi,” kata Supratman.
