0
0 Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian, juga dikenal sebagai Dewan Perdamaian (BOP), merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Indonesia.
“Dan partisipasi Indonesia, seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini, merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Sugiono dalam unggahan Instagram Kementerian Luar Negeri, dikutip Jumat (23/1/2026).
Akibatnya, dalam waktu dekat, konflik di Gaza akan diselesaikan oleh Dewan Perdamaian yang didirikan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sugiono menyatakan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza diharapkan akan berubah segera setelah pembentukan BOP.
Menurutnya, hanya satu pekan setelah pembentukan BOP, perbatasan Rafah dimaksudkan untuk dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.
Selain itu, ia mengungkapkan rencana untuk membangun Pasukan Stabilitas Internasional sebagai bagian dari proses untuk mencapai perdamaian di Gaza.
“Sekali lagi, bagi kita Solusi Dua Negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ucap dia.
“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambahnya.
Meskipun demikian, Sugiono menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam BOP menunjukkan diplomasi Indonesia, pengakuan, dan sikapnya terhadap perdamaian dunia.
“Concern kita semua adalah bahwa piagam serta pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tegas dia.
Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian
Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengumumkan melalui media sosial X bahwa Indonesia telah bergabung dengan Dewan Perdamaian yang didirikan oleh Trump.
Indonesia dan negara-negara lain di Kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian, kata Kemlu.
“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis pagi.
Setelah itu, Indonesia dan negara lain mengikuti prosedur hukum mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Selain itu, para menteri negara tersebut mengulangi dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.
Selain itu, para menteri menekankan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, seperti yang tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dewan Damai
Menurut laporan, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memulai Dewan Perdamaian, sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia.
Piagam tersebut menunjukkan bahwa tugas Dewan Perdamaian mencakup daerah-daerah lain yang terdampak konflik, bukan hanya wilayah Palestina.
Tujuh tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, akan bergabung dalam dewan eksekutif organisasi tersebut, yang akan dipimpin oleh Trump.
Selanjutnya, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Ajay Banga, Presiden Kelompok Bank Dunia, dan Robert Gabriel, Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS.
