0
0 Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), memberikan penjelasan tentang dasar dan batasan rencana pengiriman 8.000 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina untuk misi International Stabilization Force (ISF).
Penjelasan ini menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia adalah kemanusiaan, terbatas, dan tetap di bawah kendali negara.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada hari Sabtu, 14 Februari 2026, Kemlu menyampaikan lima poin utama tentang rencana partisipasi Indonesia dalam ISF.
Pertama, Indonesia menyatakan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam ISF berada di bawah kendali penuh negara. Selain itu, keterlibatan tersebut didasarkan pada Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan PBB, prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional.
“Kedua, uang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF,” tulis Kemlu RI.
Ketiga, Kemlu menyebutkan tujuh batasan partisipasi nasional Indonesia, yaitu:
a. Instruksi yang tidak melibatkan pertempuran dan demilitarisasi
Mandat yang diberikan adalah bersifat kemanusiaan dan berfokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, dan penguatan kekuatan tentara Palestina. Indonesia tidak terlibat dalam misi tempur atau demiliterisasi.
b. Tidak terlibat dengan pihak mana pun
Tidak ada anggota militer Indonesia yang akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang dapat menghasilkan konfrontasi langsung dengan tentara mana pun.
c. Kekuatan yang digunakan sangat terbatas
Hanya untuk mempertahankan mandat dan self-defense, kekuatan hanya boleh digunakan secara proporsional, bertahap, dan sesuai dengan Rules of Engagement.
d. Wilayah operasi terbatas di Gaza
Secara khusus, wilayah penugasan Indonesia terbatas hanya di Gaza, yang merupakan bagian penting dari wilayah Palestina.
e. Perjanjian Palestina sebagai syarat
Deployment hanya dapat dilakukan dengan izin otoritas Palestina.
f. Menolak relokasi paksa dan perubahan demografi
Indonesia secara tegas menentang segala bentuk transformasi demografi, termasuk pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina.
g. Menghormati kedaulatan dan hak untuk memilih
Penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah dasar dari keterlibatan Indonesia.
h. Memiliki kemampuan untuk dihentikan kapan saja
Jika pelaksanaan ISF melanggar persyaratan nasional Indonesia atau tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia, Indonesia akan meninggalkan partisipasi.
Keempat, dengan menyelesaikan masalah dua negara sesuai dengan standar internasional dan hukum internasional, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
“Terakhir, partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,” tulis Kemlu RI.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza.
“Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pemerintah masih melakukan persiapan dan menunggu kesepakatan tercapai sebelum pengiriman.
“Belum. Kami baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan,” ujar dia.
