0
0 Pemerintah Indonesia akan mengurangi anggaran kementerian dan lembaga, termasuk membatasi jumlah uang yang dapat diterima untuk anggaran baru.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah perubahan ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak dunia.
Meskipun demikian, persentase anggaran untuk masing-masing kementerian masih dalam proses perhitungan, sehingga rencana pemangkasan anggaran ini baru saja dibahas.
Bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasti tidak akan efektif.
Penjelasan tentang efisiensi Purbaya
Pemerintah akan memangkas anggaran untuk kementerian dan lembaga, menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian untuk memastikan belanja negara tetap terkendali karena banyak kementerian yang terus mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar selama ini.
“Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan,” ujar Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Namun, Purbaya menjamin bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Dia menyatakan bahwa pemerintah terus memastikan bahwa ekonomi berjalan dengan baik.
“Tapi, ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus,” kata dia.
Saat ini, pemerintah tengah menghitung efisiensi anggaran yang akan digunakan.
Pemangkasan sekitar sepuluh persen dari anggaran lembaga atau kementerian adalah salah satu skenario yang dibahas.
Purbaya menyatakan bahwa usulan efisiensi tersebut belum lengkap karena masih dibahas.
Pemerintah masih menyusun persentase akhir pemangkasan anggaran tersebut, setelah mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian.
“Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi, persenannya kita lagi diskusikan,” ujar dia.
MBG tidak akan terhenti
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan penghematan dalam situasi krisis dengan berbagai cara.
Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada situasi krisis yang menyebabkan seseorang langsung meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak,” kata Prabowo, dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden, pada Minggu (22/3/2026).
Rockefeller Institute Amerika Serikat juga mengucapkan terima kasih kepada program MBG, kata Prabowo.
Prabowo menyatakan bahwa program MBG adalah investasi terbaik dalam sumber daya manusia.
“Jadi this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise, kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang ya,” imbuh Prabowo.
Ia berpendapat bahwa lebih baik jika dana negara digunakan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” ujar dia.
Presiden Prabowo sangat percaya pada program MBG.
“Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat. Saya rencana saya di sini,” tutur dia.
Prabowo menyatakan bahwa banyak anak-anak di luar Jawa sangat membutuhkan MBG hingga ada yang membungkusnya untuk dimakan sendiri.
Kepala Negara juga mengakui bahwa program ini memiliki kekurangan, tetapi mereka sedang diperbaiki.
Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan menyatakan bahwa lebih dari 1.000 SPPG yang bermasalah telah ditutup.
“Bahwa ada kekurangan ini kita tindak. Saya sudah katakan ada 1000 lebih yang sudah kita tutup. Iya kan? Tapi you lihat itu dan di banyak daerah di luar Jawa ya mereka tuh sangat membutuhkan sangat membutuhkan,” tutur dia.
Bansos aman dan dapat ditambahkan
Bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh anggaran efisien Prabowo, menurut Mensos Saifullah Yusuf.
Program yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghematan ini.
“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul, dalam keterangannya, Sabtu (21/03/2026).
Ipul mengatakan, efisiensi anggaran hanya akan dilakukan terhadap program atau rencana belanja yang masih bisa ditunda.
Sebaliknya, pemerintah terus memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Gus Ipul menyatakan bahwa bidang-bidang yang tidak memiliki prioritas akan dipangkas, seperti biaya acara seremonial.
Presiden Prabowo telah memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana efisiensi ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan anggaran negara.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” lanjut Ipul.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi perubahan global.
Pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap sen dari anggaran negara benar-benar berkontribusi pada orang-orang yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa bansos masih merupakan alat penting bagi negara untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan.
Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan program prioritas yang telah terbukti menghasilkan hasil yang baik.
“Bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan masyarakat, terutama bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Ipul.
Sambil mengatur anggaran untuk lebih efisien dan produktif di sektor non-dasar lainnya, ia menjamin bahwa kebijakan pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan rakyat kecil.
