0
0 Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berjalan di tengah ketidakpastian global dan tekanan domestik. Meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% atau lebih telah dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sejumlah pakar dan analis ekonomi memperkirakan ada kondisi ekstrem yang bisa membuat target tersebut tidak tercapai.
Salah satu faktor fundamental yang menjadi sorotan adalah harga minyak dunia yang terus bergerak di level tinggi jauh di atas asumsi dalam APBN. Jika dalam anggaran diasumsikan harga minyak berada di kisaran US$ 70 per barel, kenyataannya pasar internasional masih memperlihatkan harga di kisaran US$ 90–100 per barel. Kenaikan harga ini tidak sekadar berdampak pada biaya produksi dan transportasi, tetapi juga turut menekan daya beli masyarakat secara umum.
Menurut sejumlah pakar yang dikutip media, jika tren harga minyak yang tinggi ini terus berlanjut dalam jangka panjang, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi turun dari target yang diharapkan. Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok di kisaran 4,7% hingga 4,9%, membuka peluang bahwa target di atas 5% sulit untuk dicapai.
Penyebabnya sederhana tetapi berdampak luas. Biaya energi yang tinggi berimplikasi langsung pada biaya produksi di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga logistik, yang pada akhirnya menekan margin keuntungan pelaku usaha dan memperlambat aktivitas bisnis. Tekanan ini merembet pada inflasi domestik dan membuat daya beli konsumen menjadi lebih rendah — dua faktor yang selama ini menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Dalam kondisi harga minyak yang tinggi, analisis juga menunjukkan kemungkinan defisit fiskal pemerintah melebar hingga melebihi batas aman yang selama ini dijaga. Pemerintah selama ini berkomitmen menjaga defisit fiskal tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). Namun dalam skenario harga minyak terus tinggi dan rupiah melemah, defisit ini diperkirakan dapat membesar hingga 3,3%–3,5%. Hal ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya itu, tekanan dari luar — khususnya ketidakpastian global — membuat koordinasi kebijakan antara otoritas ekonomi menjadi sangat penting. Dalam model tekanan semacam ini, koordinasi melalui lembaga semacam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi salah satu titik fokus agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras untuk mengatasi goncangan harga energi serta volatilitas arus modal.
Meski demikian, para analis juga menekankan bahwa skenario terburuk ini bukan nasib yang tak dapat diubah. Penyesuaian kebijakan energi, khususnya pengelolaan harga bahan bakar minyak (BBM), serta strategi fiskal yang adaptif bisa menjadi instrumen untuk meredam tekanan harga dunia. Namun langkah-langkah ini harus disertai dengan kebijakan kompensasi yang tepat sasaran agar tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Secara keseluruhan, skenario terburuk yang diproyeksikan para pakar ekonomi tersebut menjadi pengingat keras bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal statistik semata, tetapi memerlukan manajemen kebijakan makro yang tangguh, responsif, dan terus mengikuti perkembangan dinamika global.
