0
0 Pada hari Selasa, 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek, taksi, dan kurir online akan melakukan demonstrasi bersamaan dan menghentikan penawaran.
Menurut Lily Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), tindakan ini dilakukan secara nasional.
“SPAI menyerukan pengemudi ojol, taksol, dan kurir melakukan aksi off bid massal (matikan aplikasi) satu Indonesia di mana pun perusahaan platform beroperasi,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).
“Dan kami akan turun ke jalan pada tanggal 20 Mei nanti bersama dengan serikat pekerja dan komunitas pengemudi ojol, taksol, dan kurir,” lanjutnya.
Lily berpendapat bahwa tindakan ini merupakan bentuk protes atas kondisi kerja yang dianggap tidak layak. Sistem potongan yang tinggi terus mempersulit pengemudi.
Menurutnya, potongan platform dapat mencapai tujuh puluh persen dari total biaya pelanggan.
“Pengemudi hanya mendapatkan upah sebesar Rp 5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal pelanggan membayar ke platform sebesar Rp 18.000. Dari sini jelas terlihat platform mendapat keuntungan dengan cara memeras keringat pengemudi ojol,” ujar Lily.
“Maka kami mendukung tuntutan potongan 10 persen dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang, dan makanan yang setara dan adil,” tegasnya.
Selain itu, SPAI menolak skema order prioritas yang hanya memprioritaskan pengemudi tertentu. Lily menyebut diskriminasi sebagai akibat dari program seperti GrabBike hemat, slot, aceng (argo goceng) Gojek, hub ShopeeFood, dan sistem prioritas di Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, dan Borzo.
SPAI menuntut agar Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan payung hukum yang melindungi pengemudi ojol.
Regulasi ini diharapkan menjadi bagian dari RUU Ketenagakerjaan yang telah dimasukkan ke Prolegnas.
Garda Indonesia Turun Jalan
Asosiasi Garda Indonesia juga membuat rencana aksi. Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menggambarkan demonstrasi ini sebagai protes terhadap aplikator.
Igun mengklaim bahwa aplikator melanggar undang-undang dan melukai mitra pengemudi.
“(Pemerintah) selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).
Keputusan Menteri Perhubungan (KP) 1001 Tahun 2022 adalah referensi Igun. Aturan ini membatasi biaya sewa aplikasi hingga 15%, dengan tambahan 5% untuk kesejahteraan pengemudi. Meskipun demikian, sejumlah besar aplikator menetapkan potongan jauh di atas ketentuan.
“Tidak ada ampun bagi aplikator-aplikator pelanggar, karena sejak 2022 pengemudi sudah sangat bersabar namun terus diremehkan,” ucapnya.
