0
0 Joko Priyoski atau yang biasa dikenal dengan sapaan Jojo, yang merupakan seorang aktivis 98, menekankan kembali komitmennya pada semangat perjuangan anti-Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pada saat tengah memperingati 27 tahun reformasi.
Jojo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi atau KAMAKSI, menyampaikan refleksi kritis terkait arah pemerintahan yang tengah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini, dalam acara diskusi publik dengan tema Aktivis 98 Bicara: Refleksi 27 Tahun Reformasi “Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN, Mimpi atau Kenyataan???” yang diselenggarakan pada hari Jumat, 30 Mei 2025, di Matraman, Jakarta Timur.
Dilansir dari sorotmerahputih.com, Jojo menyambut dengan baik langkah awal yang telah dilakukan oleh Prabowo dalam melakukan pembenahan di dalam BUMN, khususnya mendesak kerjasama antar perusahaan negara yang berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir serta jajaran baru yang bakal ditetapkan.
Tetapi, Jojo menegaskan bahwa reformasi di lingkungan BUMN harus menyentuh hingga akar persoalan, meliputi pembersihan institusi dari sejumlah oknum yang terindikasi ikut terlibat di dalam mafia serta korupsi masa lalu.
“Kalau mafia pupuk masih diberi ruang, itu bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi. Presiden Prabowo harus tegas. Ini ujian awal bagi komitmen anti-KKN pemerintahan baru,” tegas Jojo, dikutip dari sorotmerahputih.com.
Jojo, selaku aktivis yang ikut terlibat langsung di dalam gerakan 1998 melalui Forum Kota atau Forkot, mengaku bahwa hingga saat ini dirinya masih tetap konsisten dalam gerakan anti-korupsi.
Walaupun ia menyampaikan dukungannya pada Presiden Prabowo, tetapi Jojo menekankan bahwa dirinya bakal tetap bersikap secara kritis pada seluruh kebijakan pemerintah yang dinilainya telah melenceng dari semangat Reformasi.
“Saya masih turun ke jalan, masih lantang mengkritisi pemerintah. Kita dukung perubahan, tapi juga harus jujur menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya, dilansir dari sorotmerahputih.com.
Diketahui bahwa saat ini Jojo juga masih memberikan kritik terhadap komposisi kabinet Prabowo yang diisi oleh berbagai macam nama-nama kontroversial.
“Menurut saya, masih ada Menteri yang belum selesai urusan masa lalunya, misal kasus suap haji, mafia minyak goreng, perjudian. Ini jadi PR besar. Pemerintah harus fokus bersihkan kabinet dulu,” katanya, dalam laman sorotmerahputih.com.
Topik terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri juga tengah menjadi sorotan, Jojo menilai bahwa praktik tersebut telah melanggar prinsip integritas pelayanan publik serta bertolak belakang dengan semangat Reformasi.
“Wamen itu bukan Superman. Kalau pegang perusahaan, kapan bantu Menterinya? Ini penyalahgunaan wewenang dan pemborosan uang negara,” kecamnya, dikutip dari sorotmerahputih.com.
Jojo juga menekankan kembali kepada sesama aktivis Reformasi yang saat ini tengah duduk di kursi kekuasaan untuk tidak terlena serta tetap menjunjung tinggi idealisme perjuangan.
“Teman tetap teman. Tapi kalau salah, tetap saya kritik. Jangan korupsi dibungkus solidaritas,” tutupnya, dilansir dari sorotmerahputih.com.
Jojo bersama dengan sejumlah jaringan Aktivis 98 meneriakkan agar semangat Reformasi tidak mati. Mereka berharap agar pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo ini dapat menjadikan anti-KKN bukan hanya sekadar retorika belaka, melainkan sebagai arah dari kebijakan nyata menuju pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Dalam penyelenggaran diskusi tersebut, dipandu oleh Bandot Malera, selaku Aktivis 98 (Perbanas); dan pemantik diskusi Aznil Tan, selaku Aktivis 98 (UMB); serta dihadiri oleh sejumlah aktivis 98 yang menjadi narasumber, seperti Hasanuddin, selaku Aktivis 98 (Pijar Indonesia); Antonius Danar, selaku Aktivis 98 (Perbanas); M. Ridwan, selaku Aktivis 98 (UPN Veteran); Ahmad Nasir, selaku Aktivis 98 (Universitas Assafi’iyah); Joko Priyoski, selaku Aktivis 98 (UNAS); serta Ucok Sky Khadafi, selaku Aktivis 98 (UNIJA).
