0
0 Bisnis perhotelan dan restoran harus beradaptasi dengan keadaan ekonomi saat ini. Taufan Rahmady, pengamat pariwisata, menyatakan bahwa industri hotel dan restoran tidak dapat bergantung hanya pada pasar wisatawan yang didasarkan pada APBD atau APBN.
Menurutnya, bisnis di sektor perhotelan dan restoran memiliki kemampuan untuk melakukan reorientasi pasar.
“Apa reorientasi pasar itu? Bahwa sekarang tidak hanya bergantung pada market wisatawan APBN/APBD itu saja,” kata Taufan, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima kumparan.
Selain itu, Taufan menyatakan bahwa masalah saat ini terjadi karena perusahaan hanya bergantung pada kegiatan dan pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh bagian kegiatan yang menggunakan APBD/APBN sebesar 70%. Padahal sektor swasta juga dapat diandalkan karena memiliki pasar yang besar.
“Private sector itu bisa jadi backbone. Jadi tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tapi juga pada kerja sama swasta,” tambahnya.
Saat ini, Taufan berpendapat bahwa ada tiga elemen penting yang dapat membantu pemulihan industri hotel dan restoran. Pertama dan terpenting, fleksibel dan tidak bergantung pada wisatawan hanya berbasis APBD/APBN.
Kedua, kreatif, dengan mengubah fokus pasar. Ketiga, bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pariwisata, seperti agen perjalanan, pelaku pariwisata, pemandu, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini menurut saya yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan di industri perhotelan. Tidak mudah memang,” ujar Taufan.
Yusuf Rendy Manilet, seorang peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core), juga menyatakan hal yang sama. Ia menyatakan bahwa bisnis membutuhkan inovasi dan bahwa bergantung pada tindakan pemerintah bukanlah pilihan yang efektif dalam jangka panjang.
“Inovasi bukan melulu soal teknologi tinggi, bisa dimulai dari efisiensi internal, diversifikasi produk, hingga kolaborasi dengan sektor lain,” ucapnya.
Hotel dapat memperluas segmentasi pasar mereka dengan mengembangkan model co-working space, menurutnya. Selain itu, restoran dapat menawarkan layanan catering berbasis langganan atau menyediakan makanan kemasan siap saji yang dijual secara digital.
“Pelaku usaha hotel juga harus berani melihat peluang baru. Jangan tunggu order pemerintah, ciptakan pasar sendiri. Bangun relasi langsung dengan komunitas, korporasi lokal, dan UMKM lain,” tutur Yusuf.
Banyak perusahaan skala menengah mencari mitra untuk acara internal, pelatihan, dan bahkan pengadaan konsumsi, kata Yusuf.
“Menurut saya ini peluang. Kadang pelaku usaha luput, karena terlalu fokus pada kontrak besar dari pemerintah. Jangan dilupakan juga, pasar dari pemerintah tetap ada, hanya memang ada penyesuaian, sehingga menjaga market dengan konsumen pemerintah juga perlu tetap dilakukan,” kata Yusuf.
Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk pengurangan perjalanan dinas, telah berdampak pada industri hotel dan restoran. Dari kebijakan tersebut, menurut Hariyadi B. Sukamdani, ketua PHRI, pendapatan perusahaan hotel bintang 3, 4 dan 5 berpotensi kehilangan Rp 24,5 triliun.
Presiden Prabowo meminta penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Prabowo secara khusus meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin. Dia juga meminta kepala daerah untuk membatasi acara seremonial dan memotong biaya perjalanan dinas sebesar 50%.
