0
0 Mulai Senin, 28 Juli 2025, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan tingkat tinggi selama dua hari di markas PBB di New York, Amerika Serikat.
Tujuannya adalah untuk mendorong solusi dua negara untuk menyelesaikan perang Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot dan Pangeran Faisal bin Farhan dari Arab Saudi bertanggung jawab atas pelaksanaan pertemuan. Israel dan AS memilih untuk tidak hadir.
Pemerintah Israel secara publik menolak solusi dua negara, sementara Amerika Serikat menyebut forum tersebut “kontraproduktif” terhadap upaya untuk menghentikan perang di Gaza.
“Karena kenyataan yang suram, kita harus berbuat lebih banyak untuk mewujudkan solusi dua negara,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat membuka pertemuan tersebut.
Ia menekankan kerusakan di Gaza dan upaya Israel untuk mengambil bagian dari Tepi Barat, yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina yang akan datang.
Tekanan untuk menerima status negara Palestina
Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa mengatakan pada saat yang sama bahwa negara-negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka harus segera melakukannya.
“Jalan menuju perdamaian dimulai dengan mengakui negara Palestina dan menjaganya dari kehancuran,” ujar Mustafa. Ia juga menyambut baik rencana Perancis untuk memberikan pengakuan resmi pada pertemuan Majelis Umum PBB September mendatang.
Sekitar 145 negara telah mengakui Palestina sejauh ini. Jika itu terjadi, Perancis akan menjadi negara Barat pertama yang melakukan hal ini dalam beberapa tahun terakhir di tengah kemarahan dunia atas krisis kemanusiaan di Gaza.
Harapan baru dan Peta jalan
Menurut Jean-Noël Barrot, menteri luar negeri Perancis, pertemuan ini akan menjadi titik balik untuk memulai penerapan perjanjian dua negara.
“Kita harus mengupayakan cara dan sarana untuk beralih dari berakhirnya perang di Gaza hingga berakhirnya konflik Israel-Palestina,” ujarnya, dikutip dari AP News.
Pangeran Faisal juga menyebut forum ini sebagai “tahap bersejarah” yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir dua tahun dan menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang melalui pembentukan negara Palestina.
Seorang diplomat Arab Saudi bernama Manal Radwan, yang memimpin delegasi untuk persiapan pertemuan, menekankan bahwa pertemuan ini harus menghasilkan solusi praktis, bukan sekadar refleksi.
“Harus ada rencana politik yang kredibel dan tidak dapat diubah, yang mengatasi akar penyebab konflik dan menawarkan jalan nyata menuju perdamaian, martabat, dan keamanan bersama,” ujarnya.
Konsep solusi dua negara
telah ada sejak lama. PBB mengusulkan pembagian Palestina, yang saat itu di bawah mandat Inggris, menjadi dua negara: satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Arab pada tahun 1947.
Namun, rencana itu tidak terwujud setelah Israel memperoleh kemerdekaan dan memulai perang dengan negara-negara Arab pada tahun 1948. Israel merebut wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dalam perang 1967. Sejak saat itu, wilayah-wilayah ini menjadi pusat konflik.
Solusi dua negara, yang dimulai sebelum 1967 di perbatasan, menjadi landasan untuk berbagai negosiasi damai sejak 1990-an, dengan dukungan internasional yang luas.
Dianggap sebagai cara terbaik untuk menjamin masa depan demokratis bagi Israel dan memenuhi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah dengan membentuk negara Palestina yang merdeka.
Mengapa Sekarang?
Karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik 12 hari singkat antara Israel dan Iran, dan eskalasi perang di Gaza, pertemuan ini ditunda dan diperpanjang menjadi dua hari.
Perancis dan Arab Saudi sekarang mencoba memanfaatkan momentum untuk menghidupkan kembali agenda solusi mereka di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk dan tekanan internasional yang meningkat.
Mereka menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza adalah langkah pertama yang harus diambil untuk membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
