0
0 Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, mengatakan bahwa belum ada moda transportasi umum terintegrasi karena biaya transportasi yang tinggi yang membuat sebagian besar gaji pekerja habis.
Akibatnya, ia menilai bahwa desain ulang sistem integrasi transportasi diperlukan. Dia menyatakan bahwa metode sektoral yang terpisah-pisah tidak dapat menyelesaikan masalah ini.
“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna,” kata Andi Iwan Aras dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025).
Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya pemetaan jalur pertama dan terakhir.
Memastikan bahwa moda pengumpan dan moda utama terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna.
“Memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.
Iwan juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan, mengatakan bahwa sinergi antar kementerian dan BUMN dalam sektor transportasi sangat penting.
Dia menyatakan bahwa subsidi transportasi seharusnya tidak terbatas pada moda transportasi tertentu.
“Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” tambah Iwan.
Selain itu, ia menyatakan bahwa ia akan terus memantau prosedur penganggaran dan perencanaan pemerintah di sektor tersebut.
Itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, kata Iwan.
“Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” jelas dia.
Studi BPS
Seperti yang diketahui, hasil Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa angkot, atau jasa transportasi umum, menyumbang 12,46 persen dari biaya hidup masyarakat secara keseluruhan.
Padahal, Bank Dunia mengatakan bahwa pengeluaran untuk transportasi tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan.
Kota-kota penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok membayar paling banyak untuk transportasi, menurut data BPS.
Pengeluaran bulanan rata-rata untuk transportasi di Bekasi adalah Rp 1,9 juta, sedangkan di Depok adalah Rp 1,8 juta, Surabaya adalah Rp 1,6 juta, Jakarta adalah Rp 1,59 juta, dan Bogor adalah Rp 1,2 juta.
Selain itu, dilaporkan bahwa kota-kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, dan Balikpapan memiliki biaya transportasi yang tinggi, berkisar antara Rp 900 ribu dan Rp 1,1 juta per bulan.
