0
0 Yan Permenas Mandenas, anggota Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra, meminta para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih, terutama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk memperhatikan instruksi presiden untuk menertibkan 1.063 tambang ilegal di Papua.
Yan Mandenas berpendapat bahwa tambang ilegal masih sering terjadi di Papua dan diduga mendapat perlindungan dari individu-individu tertentu.
“Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka terang-benderang tambang Ilegal yang masih marak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa lokasi di Papua,” kata Yan Mandenas dalam keterangannya, Senin (17/8).
Yan menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus dikembalikan ke masyarakat dan bukan untuk kelompok tertentu.
“Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat,” ucapnya.
Selain itu, politisi dari Partai Gerindra mempertimbangkan adanya indikasi pembiaran oleh aparat hingga kementerian terkait mengenai penanganan tambang ilegal.
“Jadi pada prinsipnya ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait,” ungkap dia.
Selain itu, Yan mengapresiasi upaya Presiden Prabowo yang berkomitmen untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam demi kemandirian bangsa. Ia berharap HUT ke-80 RI menjadi titik balik bagi pemerintah untuk menertibkan pertambangan ilegal secara menyeluruh.
“Saya berharap para pembantu Presiden Prabowo dapat menunjukkan semangat dalam melakukan perubahan besar-besaran. Semua sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat,” pungkasnya.
Dalam pidato sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti terlibat dalam penambangan ilegal, termasuk anggota koalisi dan anggota partainya.
Prabowo menyatakan bahwa ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia, yang dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025, Jumat (15/8).
