Pada Rabu, 27/8/2025, lapangan Silang Monas dipenuhi dengan barisan aparat gabungan dari TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Di hadapan mereka, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berdiri untuk memimpin apel kerja sama untuk mengatasi kemacetan.
Suaranya lantang, mengungkapkan fakta bahwa kemacetan membuat Jakarta merugi 100 triliun rupiah setiap tahun.
“Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” tegas Rano.
Ia mengutip data dari TomTom Traffic Index 2025, yang menempatkan Jakarta di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.

20,2 juta perjalanan dilakukan warga Jakarta setiap hari, tetapi hanya 22,19 persen menggunakan transportasi umum.
Selain itu, kendaraan pribadi adalah penyumbang utama polusi udara.
“Hal inilah yang menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar,” ujarnya.
Kemacetan tidak hanya berdampak pada kualitas udara; itu juga menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 100 triliun per tahun, atau 4% dari PDB Jabodetabek.
Biaya pembangunan MRT fase pertama hampir enam kali lipat, kata Rano.
“Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun,” tambahnya.
Langkah untuk menangani masalah
Intelligent Traffic Control System (ITCS), yang menggunakan AI, saat ini dibangun oleh Pemprov Jakarta. Baru saja dipasang di 65 dari 321 persimpangan, sistem ini memiliki kemampuan untuk menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen.
TCCS juga terkait dengan pengawasan emisi dan pajak kendaraan. Program Mandala Quick Response, yang dikembangkan bersama dengan Polda Metro Jaya, juga ada.
Arus lalu lintas dipantau secara real-time melalui 4.438 kamera CCTV yang berbasis GIS.
Menurut Rano, mengendalikan kemacetan merupakan bagian dari rencana besar Jakarta untuk menjadi kota global.
Ledakan kendaraan baru
Di saat yang sama, Kombes Komarudin, Dirlantas Polda Metro Jaya, mengingatkan tentang kecepatan pertumbuhan kendaraan.
Sepanjang tahun 2024 saja, Jakarta menerima 850.901 kendaraan baru, atau 2.500 hingga 3.000 kendaraan tambahan setiap hari.
“Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ucap Komarudin.
Namun, jumlah polisi lalu lintas tidak sebanding dengan jumlah ledakan kendaraan. Akibatnya, untuk menggerakkan petugas ke titik rawan macet, ia mengandalkan Mandala Quick Response.
“Sejumlah rekan-rekan gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang digelar setiap pagi sampai malam, ini akan semakin tertutup dengan pertumbuhan kendaraan. Artinya keberadaan kita boleh dikatakan hampir tidak mampu untuk menyelesaikan,” ujarnya.






