0
0 Sebuah peringatan diberikan kepada masyarakat Jakarta bahwa demonstrasi pada 28 Agustus 2025 dapat menyebabkan kemacetan.
Di depan Istana Kepresidenan dan Gedung DPR RI, ribuan pekerja dari berbagai wilayah dijadwalkan turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran.
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggerakkan aksi ini dengan membawa enam tuntutan utama.
Salah satu tuntutan adalah penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
Tempat Demo Buruh 28 Agustus 2025
Massa pekerja akan menuju Jakarta melalui beberapa jalur utama, kata Said Iqbal, presiden Partai Buruh.
Sejak pagi, pergerakan ini diharapkan meningkatkan lalu lintas.
“Dari Cikarang (massa demonstrasi) lewat tol, dari Cikupa-Balaraja lewat tol, dari Bogor-Depok lewat Jalan Raya Bogor, dan dari Pulo Gadung-Sunter lewat jalan biasa arah DPR RI,” kata Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).
Pemetaan menunjukkan bahwa arus kendaraan mungkin padat di beberapa tempat, seperti:
- Kawasan Medan Merdeka
- Slipi
- Harmoni
- Gatot Subroto
Mayoritas orang akan berkumpul di Senayan, Gedung DPR RI, dan sebagian di depan Istana Kepresidenan.
Demo pekerja hari ini tidak terbatas di Jakarta
Kawasan industri di seluruh Jabodetabek mengikuti demonstrasi buruh hari ini secara bersamaan, tidak hanya di Jakarta. Pastinya, kota-kota besar seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang juga akan terlibat.
Dalam berbagai wilayah Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Medan, Batam, Palembang, Lampung, Gorontalo, Makassar, Banjarmasin, Ambon, Ternate, dan Jayapura, aksi serupa juga akan dilakukan.
Enam Permintaan untuk Demonstrasi Buruh 28 Agustus 2025
- Partai Buruh dan KSPI mengajukan enam tuntutan dalam demo buruh 28 Agustus 2025:
- Menghentikan sistem outsourcing dan menentang kebijakan upah murah.
- Memerlukan kenaikan upah minimum antara 8,5 dan 10,5% pada tahun 2026.
- Mengusulkan pembatalan PP Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur outsourcing.
- Meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk menghentikan PHK.
- Melakukan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP bulanan dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta.
Salah satu masalah utama buruh, menurut Said Iqbal, adalah keadilan pajak.
“Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” ujarnya.
