0
0 Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai langkah besar menuju penataan ulang arah ekonomi bangsa. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara muncul sebagai pilar pembangunan era Kabinet Merah Putih dengan fokus pada kemandirian dan efisiensi aset negara.
Meskipun baru berdiri beberapa bulan, Danantara telah menempati posisi penting dalam struktur ekonomi Indonesia yang baru. Organisasi ini didirikan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Tugas ini sebelumnya ada di berbagai kementerian dan BUMN.
Dilaporkan bahwa dana kelolaan Assets Under Management (AUM) Danantara telah melampaui USD1 triliun dalam waktu singkat, menempatkannya di antara sepuluh besar Sovereign Wealth Fund (SWF) di dunia.
Menurut Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Apindo, kehadiran Danantara menunjukkan keinginan pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang bergantung pada investasi jangka panjang.
“Presiden Prabowo menaruh pesan yang jelas melalui pembentukan Danantara: Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar, tapi pemain dalam peta investasi global. Capaian awal lembaga ini menunjukkan arah yang konsisten ke sana,” ujar Ajib, Selasa (21/10/2025).
Di bawah bimbingan langsung Presiden Prabowo Subianto, Danantara berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan fiskal dan investasi produktif. Ini menjamin bahwa kekayaan negara tidak mengendap, melainkan bergerak dalam bentuk investasi strategis di sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, sektor hijau, dan teknologi digital.
Salah satu proyek yang saat ini sedang dalam proses penjajakan termasuk pabrik sampah untuk energi di kota-kota besar, pengembangan kawasan ekonomi berbasis energi terbarukan, dan kerja sama lintas negara untuk pembiayaan proyek strategis.
“Kami melihat Danantara juga menjadi harapan sebagai job creator. Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian nasional,” jelas alumnus Universitas Diponegoro ini.
Dinilai bahwa pencapaian ini sesuai dengan tujuan utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu transformasi ekonomi dari konsumtif menjadi produktif. Dengan menggunakan pendekatan investasi yang terukur, Danantara diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi negara, menciptakan lapangan kerja baru, dan memiliki dampak positif di sektor riil.
Survei Poltracking Indonesia, yang dirilis pada awal Oktober 2025, juga menunjukkan hasil yang positif. Di antara orang-orang yang mengetahui tentang pembentukan Danantara, 77,5% menyatakan setuju, dan 74,6% menyatakan bahwa lembaga ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat menerima visi ekonomi yang lebih fokus pada investasi jangka panjang.
Ajib menilai, peran Danantara tak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi yang lebih besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo. “Danantara adalah wajah baru kebijakan ekonomi era Prabowo, lebih strategis, terpusat, dan berorientasi hasil. Kalau tata kelolanya terjaga, lembaga ini bisa menjadi pilar penting bagi ambisi pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintah,” katanya.
Dengan fondasi hukum dan kelembagaan yang kuat, Danantara sekarang menjadi simbol pergeseran paradigma ekonomi bangsa dari negara yang menghasilkan aset menjadi negara yang menghasilkan peluang dan nilai.
Lembaga ini mungkin baru dibentuk dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, tetapi jelas sudah memainkan peran penting dalam rencana ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.
