0
0 Terlepas dari penurunan biaya jemaah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pelayanan ibadah haji terus ditingkatkan.
DPR telah menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1447 Hijriah sebesar Rp 87,4 juta dengan biaya jemaah sebesar Rp 54,1 juta pada persidangan sebelumnya, kata puan.
Sebagai perbandingan, pada tahun 1446 H/2025 M, BPIH total sebesar 90,05 juta rupiah dengan porsi Bipih sebesar 56 juta rupiah.
Penurunan biaya haji tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan haji yang baik, menurut Puan. Meskipun ada penurunan biaya, pelayanan haji tetap harus dimaksimalkan.
“DPR RI memiliki komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan ibadah haji agar berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah,” kata Puan saat membuka masa persidangan DPR RI usai masa reses, dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/11).
“Penetapan BPIH tahun 2026 ini diharapkan menjadi wujud keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah haji Indonesia,” tambah dia.
Tujuan penurunan biaya haji sebesar Rp 2,8 juta ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan ibadah haji, kata Puan.
“Keberhasilan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah berjanji untuk menurunkan biaya jemaah dan meningkatkan layanan mereka. Ini termasuk menambah katering bercita rasa Indonesia di Makkah dan Madinah serta meningkatkan jaringan transportasi masyair untuk memudahkan mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji.
