0
0 Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan 2.850 anggota staf untuk menangani bencana cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2025.
Selain itu, beberapa lembaga yang menangani kebencanaan, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan SAR Nasional, memberikan bantuan 2.850 anggota Polda Kalteng, menurut Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Kapolda Kalteng.
“Kegiatan (apel gelar personel) ini dilakukan serentak dari Mabes Polri hingga ke polres-polres. Kami mengecek kesiapan personel, sarana, prasarana, dan koordinasi dengan instansi terkait,” ujar Iwan Kurniawan usai kegiatan apel gelar pasukan di Lapangan Barigas, Markas Polda Kalteng, Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, termasuk di Kalteng, kata Iwan.
“Puncaknya diperkirakan terjadi secara bertahap, dari November 2025 hingga Januari 2026. Meningkatnya curah hujan berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi,” tuturnya.
Selain itu, pada November 2025, fenomena La Nina, yang akan berlangsung hingga 2026, juga memengaruhi cuaca di Kalteng.
Ia menyatakan bahwa La Nina diprediksi lemah, tetapi perlu diwaspadai.
Sebab, akan berdampak pada peningkatan kemungkinan bencana di wilayah selatan Indonesia.
“Karena intensitas hujan di atas normal, salah satunya sebagian wilayah di Pulau Kalimantan,” ujar Iwan.
Dia menyatakan bahwa bencana alam adalah masalah global yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia.
Data global menunjukkan bahwa bencana alam membunuh lebih dari 124 juta orang setiap tahun.
“Demikian juga dengan Indonesia yang secara geografis terletak di kawasan cincin api, menjadikan Indonesia berada pada urutan negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia,” jelasnya.
Untuk meningkatkan upaya pencegahan hingga penanggulangan secara cepat, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait.
“Sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan apabila terjadi bencana, koordinasi dan penyiagaan personel di daerah-daerah rawan perlu diperkuat,” ujarnya.
