0
0 ICW mengecam Kejaksaan Agung karena menunjukkan tumpukan uang senilai Rp6,6 triliun sebagai hasil dari upaya penyelamatan keuangan negara.
Menurut Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, hal tersebut tidak signifikan dan hanya gambaran.
“Upaya memamerkan uang hasil rampasan merupakan langkah yang tidak substansial dan hanya bersifat pencitraan belaka,” kata Wana dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).
Wana menyatakan bahwa laporan ICW dari Desember 2004 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 300 triliun.
Tapi pengembalian kerugian negara hanya 4,8 persen.
“Artinya, kinerja penegak hukum untuk merampas aset dan mengembalikan kerugian keuangan negara tidak berhasil,” ujar dia.
Dengan demikian, ICW meminta pemerintah untuk berkonsentrasi pada masalah utama—memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
Kejagung menunjukkan 6,6 triliun
Sebelumnya, pada Rabu, 24 Desember 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang senilai Rp 6,6 triliun tepatnya 6.625.294.190.469,74 dari hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah.
Sebuah tumpukan uang pecahan Rp100.000 disusun untuk memenuhi lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, dilansir dari Kompas.com yang dilakukan pukul 13.00 WIB.
Plastik berisi uang membentuk lorong dari lobi ke Gedung Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.
Tumpukan uang diambil dari mobil boks dan diangkut oleh anggota TNI dengan troli.
Presiden Prabowo Subianto juga hadir saat penyerahan dana senilai triliunan tersebut. Acara tersebut juga dihadiri oleh banyak menteri dari Kabinet Merah Putih.
Mereka terdiri dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala BPKM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kemudian disebutkan.
Menurut informasi, penyerahan ini merupakan bagian dari penguasaan kembali tahap V dari 896.969,143 hektar wilayah hutan.
Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar, atau lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan, dalam waktu sepuluh bulan. Lahan yang telah dikuasai kembali memiliki nilai indikasi lebih dari 150 triliun rupiah.
Selain itu, kawasan hutan seluas 2.482.220,343 hektar yang dihasilkan dari Penguasaan Kembali telah diserahkan oleh Satgas kepada kementerian terkait, dengan rincian sebagai berikut:
Lahan seluas 1.708.033,583 hektar diberikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola;
Seluas 688.427 ha, kawasan hutan konservasi, diserahkan kepada kementerian terkait untuk pemulihan kembali;
81.793,00 hektar tanah di Taman Nasional Tesso Nilo diberikan kepada kementerian yang bertanggung jawab.
