Di tengah eskalasi politik di Venezuela, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia.
Usai Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro dan membawa dia ke pengadilan federal di New York pada awal tahun ini, keadaan politik di Venezuela menjadi lebih rumit.
Yudha Novanza Utama, anggota Komisi I DPR RI, mengapresiasi tindakan Kementerian Luar Negeri RI yang terus mengawasi situasi dan keamanan seluruh WNI di Venezuela.
“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujar Yudha, dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025).
Yudha berpendapat bahwa pemerintah harus terus memperkuat pendataan WNI secara real-time, meningkatkan pengawasan, dan mempersiapkan segala kemungkinan.
Selain itu, pemerintah diminta untuk mempersiapkan evakuasi dalam kasus keadaan keamanan Venezuela memburuk.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan bahwa pengalaman krisis di berbagai negara menunjukkan bahwa kesiapsiagaan awal sangat penting untuk mengurangi ancaman keselamatan WNI.

“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” tegas dia.
Yudha menekankan bahwa krisis Venezuela harus menjadi pengingat, terutama tentang stabilitas politik, ketahanan nasional, dan diplomasi yang mulia.
Ia berpendapat bahwa penyelesaian konflik internasional hanya dapat dicapai melalui percakapan dan mekanisme multilateral daripada intervensi langsung dari pihak tertentu.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini meminta pemerintah Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam forum internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok untuk mendukung de-eskalasi konflik dan perlindungan warga sipil.
Yudha menegaskan bahwa Indonesia harus terus menjalankan politik internasional bebas aktif, mempertahankan kedaulatan, dan memastikan kehadiran negara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia.
“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” imbuh dia.
Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.
Pasukan AS melakukan serangan sebelum penangkapan, menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah.
Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian dibawa ke Amerika Serikat.
Trump telah meminta Maduro untuk mengundurkan diri dan menuduhnya berkolaborasi dengan kartel narkoba.
Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat penggunaan narkoba ilegal.





