0
0 Menurut Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
Nanik mengatakan bahwa petani dan peternak, serta UMKM, harus diterima dan dilatih untuk menjadi pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” kata Nanik ketika memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dikutip keterangan pers, Selasa (27/1/2026).
Nanik mengatakan bahwa untuk memungkinkan SPPG untuk mendorong perekonomian rakyat, pemerintah mewajibkannya untuk menerima produk dari petani, peternak, nelayan kecil, dan UMKM.
Ia menyatakan bahwa saat merancang program MBG, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menekankan hal ini.
“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata dia.
Nanik menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG karena mereka menentang dan malah mengutamakan pemasok besar, yang akhirnya memonopoli pasar bahan pangan.
“Akan saya suspend. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” ujar Nanik.
Agar SPPG dapat memasok bahan pangan untuk dapur MBG, ia harus menerima dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan.
Mitra harus mendukung partisipasi mereka juga.
“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” kata Menurut Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini.
