0
0 Joao Angelo De Sousa Mota, direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), menyatakan bahwa mereka bersedia membatalkan impor mobil dari India jika pemerintah memintanya, meskipun mereka akan menghadapi konsekuensi bisnis berupa denda.
Menurut laporan, Agrinas tengah mengimpor 105.000 kendaraan dari India untuk digunakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor tersebut terdiri dari 35.000 mobil pikap 4×4 Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan 35.000 truk roda enam Tata Motors.
Kontrak pengadaan mobil impor India tersebut memiliki nilai total Rp 24,66 triliun.
Joao menyatakan bahwa sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 7,39 triliun karena pihaknya telah meneken kontrak pembelian dengan produsen India dan melakukan pembayaran awal atau down payment (DP) sebesar 30%.
“Kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli,” ujarnya dalam konferensi pers di Menara Yodya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menyatakan bahwa dia optimistis bahwa transaksi impor mobil dari India tidak akan terhenti.
Akibatnya, pihaknya tidak mempertimbangkan konsekuensi pembatalan sebagai konsekuensi dari proses pengadaan tersebut.
“Kami dalam melakukan pengadaan tersebut karena kami dengan iktikad baik kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut,” ucap dia.
Menurut Joao, ini karena harga kontrak impor jauh lebih rendah daripada harga rata-rata mobil sejenis di dalam negeri.
“Kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan, itu akan menjadi solusi karena saya yakin bahwa semua itu ada solusinya,” tuturnya.
Meskipun demikian, Joao berkomitmen untuk mengikuti instruksi pemerintah jika pemerintah meminta pembatalan impor, mengingat sorotan terhadap keputusan Agrinas untuk mengimpor daripada membeli barang dalam negeri.
Selain itu, dia menyatakan bahwa dia tidak takut jika harus menghadapi konsekuensi bisnis karena pembatalan tersebut.
“Saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang untuk kepentingan rakyat tanpa sedikitpun saya ragu-ragu. Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier itulah tanggung jawab saya,” ucap dia.
Sejauh ini, proses impor sedang berlangsung, dan beberapa mobil telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.
Agrinas sendiri berharap sebanyak 1.000 pikap tiba di Tanah Air pada akhir Februari.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah dan DPR RI tentang bagaimana mobil-mobil yang sudah sampai tersebut harus ditindaklanjuti.
“Kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat, jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai,” pungkasnya.
