0
0 Ada ironi dalam pemberantasan korupsi saat ini di Indonesia. Publik merasa tenang setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Negara dianggap hadir, dan hukum dianggap berfungsi. Namun, korupsi lokal masih berlangsung dengan pola yang sama.
Seolah-olah setiap OTT hanya menggugurkan satu aktor, tanpa pernah mengunjungi panggung besar di mana praktik tersebut dilakukan.
Pada dasarnya, pola korupsi kepala daerah sudah sangat jelas. Perizinan, jual beli jabatan, dan pengadaan barang dan jasa adalah tiga pintu utama yang hampir selalu muncul.
Tidak hanya tiga wilayah ini rawan, tetapi mereka telah menjadi “ekosistem” yang saling berhubungan.
Kasus Syahri Mulyo adalah contoh yang sulit dibantah. Proyek infrastruktur dianggap sebagai barang. Kualitas, bukan kualitas, menentukan pemenang. Kedekatan dan kemampuan untuk memberikan “imbalan” menentukan pemenang.
Sebaliknya, jabatan birokrasi sering diperjualbelikan, yang menghasilkan rantai korupsi baru di tingkat yang lebih rendah. Sementara itu, perizinan berubah menjadi tempat perundingan daripada pelayanan publik.
Masalahnya adalah pola ini berasal dari struktur yang memungkinkan. Jabatan publik dipandang sebagai investasi karena biaya politik yang tinggi untuk pemilihan kepala daerah.
Ketika seseorang dipilih, ada tekanan untuk “mengembalikan modal”. Di titik ini, izin, jabatan, dan proyek pemerintah berfungsi sebagai alat.
Sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat tidak selalu mengimbangi otoritas kepala daerah yang besar. Penyimpangan muncul ketika ada banyak dispersi tanpa kontrol yang baik.
Pengawasan legislatif daerah seringkali tidak efektif sementara partisipasi publik terbatas pada respons daripada pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam situasi seperti ini, OTT sangat penting. Ia menunjukkan bahwa hukum masih relevan, tetapi menjadikannya andalan utama berisiko menimbulkan ilusi.
OTT muncul setelah korupsi. Meskipun ia menangkap pelaku, ia tidak secara otomatis memperbaiki sistem yang menghasilkannya.
Selain itu, ada kecenderungan umum dan mungkin juga sebagian kecil dari kalangan elit untuk menolak OTT.
Korupsi terus berlangsung di tempat lain dengan pola yang sama, sering kali ditutup oleh penangkapan yang dramatis, pemberitaan yang luas, dan gambaran yang kuat.
Ini menimbulkan risiko dalam jangka panjang. Kita mungkin terjebak dalam rasa puas semu sementara inti masalah masih ada. Akibatnya, korupsi di daerah naik kelas harus diberantas segera.
Fokusnya sekarang adalah pembenahan tata kelola, bukan hanya penindakan.
Misalnya, izin harus menjadi sistem yang jelas dan tidak melibatkan orang lain. Digitalisasi bukan hanya modernisasi; itu juga membantu menyelesaikan masalah yang selama ini menyebabkan korupsi.
Sistem merit dalam birokrasi harus diterapkan secara teratur. Jabatan tidak boleh lagi dianggap sebagai barang.
Korupsi akan terus beranak pinak dari dalam pemerintahan sendiri selama promosi dan mutasi dapat diperdagangkan.
Sementara itu, pengadaan barang dan jasa harus dibuka secara luas kepada masyarakat umum. Transparansi tidak boleh berhenti pada proses administratif; sebaliknya, itu harus memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mengawasi.
Pengalaman Swedia menunjukkan bahwa membangun sistem yang mencegah penyimpangan bukanlah cara terbaik untuk menekan korupsi.
Sangat penting untuk memiliki integritas budaya, transparansi yang kuat, dan akuntabilitas yang konsisten.
Indonesia tidak dapat sepenuhnya meniru model negara lain. Tapi pelajaran pentingnya jelas: korupsi harus dicegah dari hulu, bukan hanya di hilir.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan tentang jumlah OTT yang berhasil, tetapi tentang seberapa jauh sistem telah berubah.
Apakah perizinan sudah selesai? Apakah posisi ini tidak lagi dijual? Apakah proyek pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Jika jawabannya belum, kita harus mengakui bahwa OTT belum cukup.
Tidak hanya penangkapan yang diperlukan untuk memberantas korupsi.
Ia membutuhkan keberanian untuk mengubah sistem, kesabaran untuk membangun tata kelola yang efektif, dan tekad untuk keluar dari simbol dan menuju perubahan yang nyata.
