0
0 Kepala daerah harus peka terhadap situasi nyata di masyarakat, kata Wamenagri Bima Arya Sugiarto. Karena itu, ia meminta mereka untuk turun langsung ke lapangan.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” tegasnya saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, para pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, memantau rantai produksi, dan memeriksa harga komoditas secara berkala untuk mengantisipasi gangguan pasokan.
Selain pengawasan di lapangan, Bima juga menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada tuntutan janji politik lokal.
Menurutnya, sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah perubahan geopolitik di seluruh dunia.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa, sejak 24 Oktober 2022, rapat koordinasi rutin telah dilakukan untuk terus mengawasi pengendalian inflasi.
Selain itu, pemerintah pusat juga menggunakan sistem insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi untuk mendorong daerah untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga.
Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama melalui pembagian Belanja Tidak Terduga (BTT). Ini akan membantu berbagai upaya intervensi pasar dan memastikan distribusi bahan pangan yang lancar.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” tekannya.
Pada kesempatan ini, Bima juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas upayanya untuk mengendalikan inflasi, yang dianggap berhasil mengintegrasikan sistem pangan dari hulu ke hilir. Ia berharap upaya serupa dapat dilakukan di tempat lain.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap untuk mengawal bersama-sama,” pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Thoriq Majiddanor, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman turut menghadiri acara tersebut.
Dilanjutkan dengan kehadiran Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dari Kemenko Perekonomian, Bupati Sidoarjo Subandi, dan sejumlah pejabat dari Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia, Kementerian Pertanian, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
