0
0 Surat edaran Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas dampaknya mulai terlihat di sektor usaha perhotelan.
Maulana Yusran, selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan terkait pembatalan kegiatan pemerintah dari beberapa hotel di daerah.
Dilansir dari tempo.co, kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tercantum dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024.
Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, pada tanggal 7 November 2024.
Sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan serta kepolisian diminta agar dapat memangkas anggaran perjalanan dinas dari masing-masing kementerian maupun lembaga minimal 50 persen.
Maulana menjelaskan bahwa setelah terbitnya instruksi tersebut, di beberapa wilayah di Indonesia, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi.
“Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa daerah lain yang juga ikut melaporkan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 10 November 2024, dalam laman tempo.co.
Maulana mengungkapkan bahwa hal tersebut akan memberikan dampak yang besar, karena pemangkasan anggaran ditarget minimal 50 persen.
Menurutnya, sejauh ini, kontribusi dari agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel dapat mencapai 40 persen. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa ada yang bisa mencapai 60 persen.
Biasanya, agenda pemerintah di hotel-hotel daerah mulai ramai pada kuartal II atau sejak bulan April, dan terus meningkat hingga kuartal IV atau pada bulan November.
Diketahui bahwa peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah yang biasanya puncak dari anggaran tersebut terjadi pada akhir tahun.
Dengan adanya edaran resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, Maulana memiliki dugaan bahwa masih akan ada lebih banyak lagi laporan dari hotel.
Terutama di daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat dikarenakan bukan berada di kawasan pariwisata.
Pembatalan ini memiliki dampak terhadap proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Maulana menjelaskan bahwa dikarenakan agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak, para pengusaha sudah menghitung keuntungan.
Ada banyak yang sudah melakukan reservasi di awal serta sudah ada kesepakatan ataupun deal antara pihak penyelenggara maupun pihak hotel.
“Kami berharap (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya lagi, dikutip dari tempo.co.
PHRI memberikan dukungan terhadap efisiensi anggaran pemerintah, tetapi, pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat memberikan efek yang berganda bagi perekonomian daerah.
Maulana mengatakan bahwa bagi hotel, efeknya terhadap tenaga kerja. Sementara untuk sektor lain yang akan terkena imbasnya adalah usaha makanan dan minuman serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
