0
0 Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI, meminta penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas mereka yang terlibat dalam pengoplosan beras.
Johan juga meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk lebih aktif mengawasi distribusi beras di lapangan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini,” ucap Johan saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).
Politikus PKS ini menyatakan bahwa praktik pengoplosan beras juga dapat termasuk dalam kategori manipulasi tata niaga pangan dan korupsi.
Dia mengatakan bahwa jika pengoplosan ini dibiarkan, itu akan sama dengan memberi ruang bagi orang-orang yang ingin memanipulasi kebijakan pangan.
Johan kemudian mengecam keras rumor pengoplosan beras yang tersebar luas di media sosial.
Selain itu, video yang tersebar luas menunjukkan tindakan yang dianggap sebagai pengoplosan beras.
Di sisi lain, ada upaya lain di Papua Barat untuk mengganti beras Bulog dengan kemasan beras premium yang lebih mahal.
Ia menyatakan bahwa tindakan ini merusak keyakinan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan nasional.
“Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan,” ujar Johan.
Johan juga mendorong orang untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika mereka menemukan tanda-tanda kecurangan dalam distribusi makanan.
Sebab, dia percaya, swasembada pangan hanya dapat dicapai jika semua pihak mematuhi tata kelola pangan.
“Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” tegasnya.
