0
0 Hendra Kurniawan yang merupakan mantan Karo Paminal Polri, mengatakan secara terang-terangan bahwa Kabaresknrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto menerima uang hasil dari tambang ilegal yang berlokasi di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kalimantan Timur.
Dilansir dari onlineindo.tv, Hendra Kurniawan dengan ekspresi senyum mengatakan kepada wartawan saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis bahwa “iya kan (nama Kabareskrim) sesuai faktanya begitu.” Hendra Kurniawan juga membenarkan laporan terkait dengan pemeriksaan penyelidikan dari tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kalimantan Timur. “(LHP penyelidikan) betul ya betul,” kata Hendra Kurniawan pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis.
Hendra Kurniawan juga menegaskan bahwa dirinya turut melakukan pemeriksaan terkait dengan orang-orang yang ikut serta dalam dugaan setoran uang tambang ilegal di Kalimantan Timur. Hendra Kurniawan mengaku dirinya langsung yang memeriksa orang-orang yang terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur, salah satunya adalah Ismail Bolong. “Betul ya saya (periksa Ismail Bolong),” ujar Hendra Kurniawan dengan ekspresi senyum. LHP bernomor R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal dengan tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan.
Hendra tidak memberikan komentar banyak terkait dengan hal itu, namun, ia hanya menegaskan bahwa LHP itu bukan LHP fiktif. “Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif,” seusai pernyataan Hendra.
Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, sempat diberitakan menanggapi terkait dengan keterlibatan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto pada tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kalimantan Timur. Ferdy Sambo juga membenarkan bahwa adanya tanda tangan pada surat laporan hasil penyelidikan terkait tambang ilegal yang membawa nama Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Ferdy Sambo mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, “ya sudah benar itu suratnya.”
Tetapi, Sambo tidak mau berkomentar secara detail terkait kasus tambang ilegal yang melibatkan Kabareskrim Polri. Sambo meminta agar hal tersebut dapat ditanyakan kepada petugas yang memiliki wewenang. Sambo menegaskan, “tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada.”
Ismail Bolong mulai muncul ke publik setelah video pengakuan terkait dirinya sebagai pengepul batu bara ilegal di Kalimantan Timur mengaku memberikan setoran uang kepada seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp 6 miliar. Dalam video tersebut Ismail Bolong terlihat sedang membacakan surat pengakuan yang berisikan bahwa dirinya bekerja sebagai pengepul dari tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.
Ismail Bolong berkata dalam video tersebut bahwa “saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjualan batubara sekitar 5 sampai 10 miliar setiap bulannya.”
Dia juga mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan olehnya, telah melewati proses koordinasi dengan Komisaris Jenderal Agus Andrianto dan Ismail telah memberikan uang sebanyak tiga kali ke Komjen Agus Andrianto. “Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar. Kemudian bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ismail Bolong.
