0
0 Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan menyurati Paus Fransiskus mengatakan bahwa perang antara Taiwan dan China bukanlah menjadi suatu pilihan.
Menurut Tsai, menghormat desakan rakyat Taiwan akan kedaulatan serta kebebasan barulah dapat terjalin hubungan sehat dengan Beijing.
Vatikan merupakan satu-satunya sekutu diplomatik Eropa dimiliki Taiwan, telah menyaksikan dengan prihatin saat Paus Francis bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan China.
Oleh karena itu, Pulai diperintah secara demokratis hanya memiliki hubungan formal dengan 14 negara, sebagaian besar karena tekanan China.
Maka dari itu, surat yang dikirim sebagai tanggapan atas pesan Paus di hari perdamaian dunia pada (1/1/2023) Tsai katakan perang di Ukraina telah membuat dunia menghargai nilai perdamaian untuk menjaga keamanan regional telah menjadi konsensus penting.
“Pada Senin (23/1/2023), dalam pidato Hari Nasional saya tahun lalu, saya menegaskan kembali bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah dasar untuk pengembangan hubungan lintas-Selat dan konfrontasi bersenjata sama sekali bukan pilihan,” kata Tsai, menurut salinan surat tersebut yang dirilis oleh kantornya.
Untuk menghormati komitmen rakyat Tiawan kepada kedaulatan, demokrasi, dengan kebebasan kami, dapat menjadi dasar melanjutkan interaksi konstruktif di Selat Taiwan,”ujar Tsai, mengacu pada pidato yang dia berikan pada 10 Oktober tahun lalu.
China menggelar untuk latihan perang di dekat Taiwan Agustus lalu, dan Beijing tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.
Tsai menulis bahwa negara Taiwan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, dengan menyediakan masker dan peralatan pelindung ke negara-negara lainnya selama pandemi Covid-19, kemudian berharap untuk memberikan Taiwan lebih baik kepada dunia.
“Namun, kami masih dikecualikan dari Organisasi Kesehatan Dunia, yakin bahwa memimpin dalam memberikan kontribusi positif akan mendorong ‘lingkaran kebaikan’,” tambahnya.
Hal itu, Taiwan berulang kali kesan bahwa pengecualiannya dari WHO, karena tekanan China, telah menghambat upaya untuk memerangi pandemi COVID-19.
Baik WHO maupun China telah membantahnya. Taiwan menolak klaim kedaulatan China, dengan mengatakan bahwa hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka.
