0
0 Pada hari Minggu, Korea Utara menyampaikan bahwa pihaknya telah menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sehari sebelumnya, yang dimana uji coba tersebut merupakan pengujian ketiga senjata jarak jauh itu dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Dilansir dari edition.cnn.com, menurut kantor berita yang dikelola oleh pemerintah, Korean Central News Agency, menyatakan bahwa ICBM Hwasong-15 telah diluncurkan dalam sebuah program “latihan peluncuran ICBM mendadak” di bawah perintah tertulis dari Kim Jong Un.
Berdasarkan laporan dari KCNA, diperkirakan rudal itu melintas sejauh 989 kilometer dengan waktu selama hampir 67 menit di ketinggian 5.768,5 kilometer.
KCNA juga mengungkapkan bahwa uji coba itu adalah bukti dari kemampuan Pyongyang dalam melakukan peluncuran terkait “serangan balik nuklir yang fatal terhadap pasukan musuh” dan sebagai “bukti nyata keandalan penangkal nuklir fisik kami yang kuat.”
Uji coba yang berlangsung pada hari Sabtu dilakukan pada saat setelah Korea Utara memberikan peringatan di hari Jumat terkait “tanggapan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya” apabila Amerika Serikat dan Korea Selatan tetap melanjutkan latihan militer yang sudah direncanakan.
Kim Yo Jong, yang merupakan saudara perempuan dari pemimpin Kim Jong Un, beserta dengan para pejabat tinggi di dalam rezim Kim Jong Un, memberikan peringatan lain.
Kim Yo Jong mengatakan dalam sebuah pernyataan yang telah dirilis oleh KCNA, bahwa, “kami akan mengawasi setiap gerakan musuh dan mengambil tindakan balasan yang sesuai dan sangat kuat dan luar biasa terhadap setiap gerakannya yang memusuhi kami.”
Fumio Kishida, selaku Perdana Menteri Jepang, menyampaikan bahwa rudal yang diluncurkan pada hari Sabtu, telah mendarat di dalam zona ekonomi Jepang yang terletak di sebelah barat pulau utama utara Hokkaido, yang dimana hal tersebut telah memicu kecaman dari Amerika Serikat.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Adrienne Watson, menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat memberikan penjelasan terkait peluncuran rudal yang dilakukan pada hari Sabtu itu sebagai sebuah “pelanggaran mencolok terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Watson juga menambahkan bahwa Amerika Serikat meminta kepada negara-negara lain “untuk mengutuk pelanggaran ini dan menyerukan kepada DPRK untuk menghentikan tindakan destabilisasi dan terlibat dalam dialog yang serius.”
