0
0 Selama 20 tahun terakhir, Indonesia dipimpin oleh dua presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Keduanya memiliki visi serta kebijakan yang berbeda dalam berbagai aspek seperti penanganan kemiskinan.
Maka dari itu, kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah.
Upaya untuk mengatasinya merupakan prioritas utama nasional, terdapat perbedaan signifikan dalam hasil yang dicapai pada setiap periode pemerintahan.
Kepemimpinan SBY berlangsung dari tahun 2004-2014 dan sering dikaitkan dengan stabilitas ekonomi yang kokoh setelah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an.
Sementara itu, Jokowi yang menjabat pada tahun 2014 menghadapi tantangan pandemi yang berdampak besar pada perekonomian dan tingkat kemiskinan.
Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. dengan jumlah penduduk 36,15 juta jiwa pada tahun 2004 dan tingkat kemiskinan 16,66%.
Pada akhir masa jabatan tahun 2014, angka kemiskinan turun menjadi 11,25% setara dengan sekitar 28,28 juta orang.
Penurunan ini bisa jadi menandakan keberhasilan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan pada era SBY.
Salah satu faktor kunci pengentasan kemiskinan pada periode ini adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9 dari tahun 2009-2013.
Meskipun terdapat tantangan besar akibhat krisis keuangan global pada tahun 2008, Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif dan meminimalkan dampaknya melalui langkah-langkah kebijakan seperti stimulus fiskal untuk melindungi masyarakat rentan.
Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia pada bulan oktober 2014, dan pada awal masa jabatannya tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 11,25% atau setara dengan 28,59 juta jiwa.
Namun akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan meningkat menjadi 9,78% pada maret 2020 dan mencapai puncaknya 10,14% tahun 2021.
Selanjutnya pada Maret 2022, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,54%.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan diperkirakan turun menjadi 9,03 pada Maret 2024, dan jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 25,22 juta jiwa.
“Tingkat kemiskinan Maret 2024 sebesar 9,03% merupakan tingkat kemiskinan yang terendah dalam satu dekade ini,” tutur Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi, dalam konferensi pers, dikutip dari Bisnis.
Imam juga menjelaskan, penurunan garis kemiskinan akan sulit dilakukan karena terdampak kenaikan harga bahan pokok pada tahun 2023-2024.
Hal ini mempengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat, pada akhirnya terlihat angka kemiskinan.
“Kenaikan harga beberapa komoditas pokok ini tentu mempengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan,” tutur Imam, dalam kutipan Kumparan.
Dengan Demikian, selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, angka kemiskinan Indonesia hanya turun 2,2% dan tujuan kepemimpinan pada periode kedua tidak tercapai.
BPS menyatakan bahwa situasi perekonomian negara berkembang positif, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan pada tahun 2024 antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kuat sebesar 5,11% pada kuartal I 2024.
Kedua, nilai tukar petani juga meningkat sebesar 7,7% menjadi 119,39 pada Maret 2024, dan rata-rata upah pekerja lapangan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kenaikan tahunan sebesar 8,42% pada Februari 2024.
Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan berbagai program bantuan sosial pada Januari-Maret 2024, antara lain Bantuan Pangan Beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Febrio Cakarivu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan penurunan angka kemiskinan hingga Mei 2024 disebabkan kuatnya perekonomian dalam negeri dan berbagai program bantuan sosial.
“Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE). memuji upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan hingga sati digit, terutama di masa pandemi covid-19. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk menurunkan angka kemiskinan.
