0
0 Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menangani utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah mencapai $186 miliar hanya beberapa hari setelah menjabat.
Kebijakan Infrastruktur besar-besaran pada pemerintahan sebelumnya meningkatkan utang perusahaan-perusahaan seperti maskapai penerbangan nasional dan produsen baja terbesar di negara tersebut.
Mengingat terbatasnya keuangan pemerintah sekitar Rp 1.100 triliun ($70 miliar), mengingat pengurangan pembayaran utang dan transfer ke pemerintah daerah, ruang lingkup Prabowo untuk mengatasi masalah ini sangat terbatas.
Beberapa BUMN konstruksi besar seperti PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya terpaksa melakukan restrukturisasi utangnya sejak tahun 2023 karena beban utang yang tinggi.
Tingkat utang yang tinggi ini juga mempengaruhi minat investor, karena beberapa perusahaan milik negara seperti PT PP dam PT Adhi Karya harus menawarkan obligasi dengan spread lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena rendahnya permintaan.
Dalam situasi ini, pemerintah kemungkinan akan tetap mengandalkan BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur dan ibu kota baru nusantara, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam tekanan keuangan yang signifikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kementerian BUMN telah merencanaka restrukturisasi, termasuk opsi penambahan modal, penggabungan perusahaan bermasalah dengan induk perusahaan lebih sehat dan fokus pada bidang khusus untuk menghindari persaingan tidak sehat antar BUMN.
Hal ini diperlukan utnuk mengembalikan kepercayaan investor agar BUMN dapat menghimpun dana tanpa membebani bank-bank milik negara.
