0
0 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato membocorkan program-program cepat pemerintah Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi.
Hal ini dibahas pada Minggu (3/11/2024) dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Perekonomian oleh tujuh kementerian yang berada di bidang Kemenko perekonomian.
Airlangga mengatakan pemerintah membahas tujuan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi dan mengintegrasikannya ke dalam program jangka pendek dan panjang.
“Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu
Ia mengatakan, terkait sejumlah regulasi prioritas dan perlu segera diselesaikan pemerintah untuk mendukung program prioritas di bidang perekonomian, yakni tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (JR) Undang-Undang atau UU Cipta Kerja hingga perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Selain itu, ada sejumlah insentif prefensial yang diusulkan ke depan seperti Panjak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung negara (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) dan properti, Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.
“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan hingga tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Selain itu, membahas sejumlah rencana kerja di berbagai bidang, termasuk penyesuaian harga untuk meningkatkan daya saing tiket pesawat domestik.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan potensi perekonomian akan ditingkatkan dengan memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai forum seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA),
Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hingga BRICS.
Selain itu, hasil rakortas tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai perbaikan dan pelaksanaan program ke depan.
