0
0 Pada hari Rabu, 8 Januari 2025, Agus Harimurthi Yudhoyono, selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengumpulkan para menteri serta wakil menteri teknis untuk melaksanakan rapat yang diselenggarakan di kantornya.
AHY mengungkapkan bahwa rapat yang akan dilakukan pada hari ini membahas terkait urusan pembangunan infrastruktur serta kewilayahan di tahun ini.
Dilansir dari tempo.co, AHY menjelaskan bahwa terdapat outlook yang harus dirumuskan agar dapat dikerjakan pada tahun 2025.
“Yang jelas, kami ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata AHY saat ditemui wartawan sebelum memasuki ruang rapat, dikutip dari tempo.co.
Dilaporkan bahwa selain mendiskusikan terkait rencana awal tahun, AHY menyatakan, akan melakukan evaluasi kinerja menjelang 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada tanggal 21 Januari 2025.
Oleh sebab itu, AHY mengungkapkan bahwa hal yang akan didiskusikan dalam rapat tersebut bukan hanya persoalan strategis namun juga meliputi urusan teknis.
“Ada yang mungkin teknis tapi bernilai strategis yang perlu kami bahas karena infrastruktur itu spektrum yang luas,” kata AHY, dalam laman tempo.co.
AHY mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal infrastruktur megah saja, namun meliputi infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Ia menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan agar semuanya mendapatkan prioritas.
“Di awal tahun ini, kami juga masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraints (kendala anggaran)” kata AHY, dilansir dari tempo.co.
Menurutnya, dikarenakan terdapat limitasi terkait anggaran serta pendanaan, maka hal tersebut juga harus dipikirkan dengan baik.
Berdasarkan pantauan dari kantor berita Tempo, sejumlah menteri/wakil menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, yakni Dody Hanggodo, selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU); Diana Kusumastuti, selaku Wakil Menteri PU; Dudy Purwagandhi, selaku Menteri Perhubungan; Iftitah Sulaiman, selaku Menteri Transmigrasi; Fahri Hamzah, selaku Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); serta Nusron Wahid, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sedangkan untuk Maruarar Sirait, selaku Menteri PKP, dilaporkan masih belum terlihat hadir dalam rapat tersebut.
