0
0 Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024.
Menurut OCCRP, alasan Joko Widodo bersama sejumlah nama pemimpin negara lainnya yang terpilih sebagai finalis tokoh terkorup, adalah berasal dari nominasi publik yang mendapatkan dukungan daring terbanyak secara global. Karenanya dianggap memiliki alasan untuk diikutsertakan. OCCRP dalam keterangannya menjelaskan bahwa tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Salah satunya, OCCRP memasukkan nama Joko Widodo sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman surat elektronik (Surel).
Pada tulisan ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang Jokowi dan pemerintahannya. Melainkan membahas secara khusus bagaimana praktik kejahatan terorganisir (organized crime) dilakukan pada sektor politik.
Pada sektor politik, saya akan mengutip pendapatnya Bohdan Harasymiw (Professor, Department of Political Science University of Calgary) dan merujuk pendapat Herbert E. Alexander dalam bukunya “The Politics and economics of Organized Crime”.
Prof Bohdan Harasymiw dalam tulisannya menggambarkan keterkaitan antara organized crime dan politik, terdapat hubungan antara politisi dan organized criminal dapat dimodelkan seperti dua arah yang saling mempengaruhi. Sementara politisi menggunakan para penjahat dan membuang mereka ketika tidak lagi berguna, atau inisiatif lain datang dari sisi sipenjahat yang menjadikan para politisi sebagai “criminal protection”.
Secara keseluruhan, masuknya
organized crime ke dunia politik secara prinsip disebabkan oleh lemahnya institusi politik, institusi penegak hukum serta keserakahan para politisi (Harasymiw).
Tak pelak, situasi yang digambarkan Harasymiw memungkinkan dapat terjadi di Indonesia. Lingkup politik merupakan area yang sangat strategis. organized crime dan politik dapat bertautan satu sama lain. Pada satu sisi politik misalnya jelang pemilihan umum yang membutuhkan dana besar dan serangkaian pengaruh, maka dalam kontek ini organized crime akan bersedia dalam ”mensponsori” biaya pemilihan tersebut. Hal ini akan menjadi alat “penagihan/balas budi” disuatu saat nanti, organized crime membutuhkan bantuan para politisi untuk melahirkan/mengubah sebuah kebijakan, meminta perlindungan, dan sebagainya.
Pelaku OC (organized crime) menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, bisnis dan pengaruh. Hal ini terkadang dikenal luas sebagai fenomena Autocratic Legalism. Praktik-praktik menuju otoritarian yang mengarahkan suatu negara pada trust backsliding (menurunnya kualitas kepercayaan). termasuk membungkam dan membunuh kebebasan sipil seperti berpendapat dan berkumpul atau berserikat, dengan menggunakan instrumen hukum agar seolah-olah legal.
Termasuk melakukan pemilihan yang bersifat manipulatif. Mengutip Andreas Schedler, ahli politik Center for Economic Teaching and Research di Mexico City, tindakan manipulatif tersebut dinyatakan sebagai gejala Electoral authoritariania. Andreas menyatakan electoral authoritariania yaitu rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi Pemilu hanya jadi alat terus berkuasa. Pemilu dimanipulasi sedemikian rupa agar penguasa ini terus punya pengaruh. Rezim membunuh demokrasi melalui cara-cara demokratis.
*Sebagai penutup saya mengetengahkan pendapat sosiolog Robert Michels dalam bukunya On the Sociology of the Party System in Modern Democracy. Menurut Michels, demokrasi gagal menghentikan kecenderungan oligarkis untuk muncul ke permukaan. Mungkin kita perlu memikirkan ulang, apakah demokrasi masih relevan untuk digunakan?
Demikian.
Terimakasih. (Chandra Purna Irawan)
