0
0 Dilaporkan bahwa pada hari Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan terhadap seluruh hakim di Indonesia agar dapat berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Otto Hasibuan, selaku Wakil Menteri Koodinator atau Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengungkapkan bahwa seluruh hakim yang dipanggil itu bakal mendengar arahan langsung dari Prabowo.
“Datang untuk mendengarkan arahan dari pak presiden,” kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, dikutip dari tempo.co.
Dilansir dari tempo.co, dalam sebuah kesempatan yang terpisah, Supratman Andi Agtas, selaku Menteri Hukum, menyatakan bahwa ia akan mendampingi Prabowo untuk mendengarkan laporan tahunan yang akan disampaikan oleh Mahkamah Agung atau MA. “Mendampingi presiden untuk laporan tahunan MA ya,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, dalam laman tempo.co.
Supratman menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah lanjutan dari pertemuan Prabowo yang diselenggarakan pada hari Rabu ketika mendengarkan laporan tahunan MA di Gedung MA. Tetapi, ia belum mengetahui secara detail terkait hal yang bakal disampaikan oleh Prabowo.
Sebelumnya, pada hari Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sambutan di dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan di Gedung MA, Jakarta Pusat.
Dilaporkan bahwa pada saat itu, Prabowo menyatakan tidak boleh ada lagi hakim yang tidak mempunyai rumah dinas serta menyewa indekos.
Prabowo mengaku bahwa dirinya baru mengetahui beban berat yang dipikul oleh hakim dikarenakan seluruh rakyat bergantung terhadap putusan yang ditetapkannya.
“Hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada menteri keuangan enggak di sini?” kata Prabowo, dilansir dari tempo.co.
Oleh sebab itu, Prabowo memberikan janji bakal melakukan kerja sama dengan legislatif agar dapat memperbaiki kualitas hakim.
