0
0 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengenai penghentian pengangkatan CPNS dan PPPK (ASN).
Ketidaksepakatan terjadi karena kekurangan tenaga kerja ASN di lingkungan Pemprov Kalteng.
Kondisi ini berdampak pada layanan masyarakat di wilayah yang kekurangan tenaga kerja. Ini disampaikan oleh Katma F Dirun, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng.
“Ketika surat edaran dari Menpan itu turun, kami sebetulnya kurang sependapat dengan pusat, karena kebutuhan pegawai kita kurang, sehingga kami berharap status CASN yang baru lulus dan PPPK diperjelas,” ujar Katma saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (10/3/2025).
Sejak awal, Katma mengatakan bahwa Pemprov Kalteng berharap CASN dan PPPK segera bekerja untuk meningkatkan layanan yang ditawarkannya.
“Pemprov Kalteng membutuhkan ASN, dalam hal ini PNS dan PPPK, adalah sekitar 4.000 sekian yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan (aparatur),” jelas Katma.
Bidang teknis dan kesehatan adalah dua bidang yang membutuhkan lebih banyak karyawan ASN.
“Dalam PNS ini, ada pelayanan yang membutuhkan tatap muka (face-to-face), yaitu guru dan nakes, itu tidak bisa dihindari, dan itu (kita) masih kurang,” beber dia.
Pihak tersebut berharap Menpan-RB membuat keputusan yang signifikan untuk mempercepat pengangkatan ASN karena batas waktu pemrosesan pengangkatan adalah Oktober 2025.
“Itu aturan se-Indonesia, kami berharap karena tidak ada persoalan dengan anggaran (untuk gaji pegawai), maka kami berharap segera dilakukan pengangkatan,” tuturnya.
