0
0 Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), memastikan hak-hak fundamental pengungsi banjir Bali dipenuhi.
Saat meninjau posko pengungsian di Balai Banjar Dakdakan, Peguyangan, Denpasar, Jumat (12/9/2025), dia mengatakan hal ini.
Menurut Natalius, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan warganya dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi bencana.
“Memang negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan warga negara saat suka dan duka,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Di beberapa tempat, pemerintah bersama swasta dan lembaga terkait telah memberikan bantuan logistik kepada pengungsi. Kebutuhan mendesak termasuk kasur, bantal, selimut, pakaian, makanan, dan peralatan mandi.
Setelah kebutuhan dasar dipenuhi, langkah berikutnya adalah menyediakan layanan kesehatan, memberikan perawatan kepada pengungsi yang sakit, dan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang rusak oleh banjir.
“Bapak dan ibu yang menjadi korban bencana punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan pemulihan. Garda depan dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Saya di belakang menteri sosial untuk mendukung dan memastikan supaya semua program pemenuhan kebutuhan kedaruratan itu sampai,” tegasnya.
Selama kunjungannya ke Bali, Natalius Pigai bekerja sama dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf untuk memberikan bantuan logistik. Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan santunan kepada ahli waris korban banjir sebesar Rp 15 juta per orang.
Sampai Jumat (12/9/2025) pukul 14.00 Wita, sedikitnya 17 orang tewas dalam banjir besar dan longsor yang melanda Bali. Lima orang lainnya masih dicari, menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali.
Korban meninggal di Denpasar berjumlah sebelas, dua di Jembrana, tiga di Gianyar, dan satu di Badung. Sejak Rabu (10/9/2025) dini hari, hujan deras menyebabkan banjir besar yang melanda 123 lokasi di tujuh kabupaten/kota di Bali.
Pemerintah berusaha memastikan pemulihan korban banjir di Bali yang cepat, adil, dan menyeluruh dengan bantuan Kementerian HAM, Kementerian Sosial, dan lembaga terkait lainnya.
