0
0 Akhirnya, teka-teki tentang siapa yang akan menggantikan Budi Gunawan yang dicopot sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terjawab.
Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago, seorang purnawirawan TNI, sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025) kemarin.
Prabowo menyatakan bahwa dia meminta purnawirawan yang lahir pada 8 April 1949 itu untuk tetap mengabdi kepada Indonesia meskipun dia sedang dalam masa pensiun.
“Untuk itu, dalam menghadapi tugas yang akan datang, di mana saya atas nama negara dan bangsa masih minta kerelaan saudara untuk masih berbakti kepada negara dan bangsa walaupun saudara sudah berhak untuk istirahat sebagai warga negara,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu.
Selain itu, Prabowo memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Djamari sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada negara dan bangsa.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini berpendapat bahwa Djamari telah menunjukkan kesetiaan yang patut menjadi teladan melalui dedikasi dan pengorbanannya.
“Untuk memberi sesuatu kekuatan terhadap pengabdianmu, saya telah putuskan untuk memberi pangkat istimewa berupa jenderal bintang empat,” kata Prabowo.
“Untuk itu, saudara harus menjaga kehormatan korps jenderal dan menjaga kehormatan TNI dan Polri untuk selanjutnya,” ujar dia.
Langsung Mengadakan Pertemuan
Segera setelah dilantik, Djamari Chaniago langsung menuju kantornya untuk mengadakan rapat internal dengan anggota staf Kemenko Polkam pada Rabu malam.
Sekitar pukul 20.08 WIB, rapat selesai dan ia mengungkapkan beberapa poin yang telah dia bahas.
“Hari ini saya bertemu dengan semua anggota yang ada di Kemenko. Titik berat yang kami bicarakan dan dapat saya laporkan adalah masalah yang berkaitan dengan internal, walaupun ada sedikit yang akan dibicarakan di hari berikutnya dengan para pejabat di Kemenko. Itu yang kami lakukan,” ujar Djamari, saat ditemui di Kemenko Polkam usai rapat.
Program kerja, yang sebagian besar akan melanjutkan agenda yang sudah ada, juga dibahas dalam rapat perdana Djamari ini.
Ia menekankan bahwa koordinasi di bawah Kemenko Polkam antara kementerian dan lembaga akan terus diperkuat.
Dalam rapat internal tersebut, Djamari juga membahas evaluasi enam departemen yang ada di Kemenko Polkam, termasuk departemen keamanan.
“Itu di antara yang kita bicarakan, tadi dibicarakan dari sekian banyak, ada enam desk. Itu kita bicarakan, kita coba. Mungkin salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam, itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” tutur purnawirawan jenderal kehormatan TNI itu.
Pinggirkan kemarahan masa lalu
Menurut Edna Caroline Pattisina, seorang peneliti dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan seorang pendendam.
Karena fakta bahwa Djamari adalah sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo pada tahun 1998.
“Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam, tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu,” kata Edna kepada Kompas.com, Rabu (17/9/2025).
Edna menjelaskan bahwa Prabowo dan Djamari telah memiliki hubungan pribadi sejak mereka bersekolah di Akabri.
Setelah masuk Akabri pada tahun 1973, Prabowo terus belajar dan bergabung dengan angkatan 1974 bersama Sjafrie Sjamsoeddin.
“Djamari yang merupakan letting 1971 adalah ‘pengasuh’ letting 1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie. Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di Akabri,” ujar Edna menjelaskan.
Edna mengingatkan bahwa tokoh-tokoh lama dengan latar belakang serupa banyak memengaruhi lingkaran politik dan keamanan (polkam) saat ini.
“Merujuk pada circle polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam. Tidak saja ketiganya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari angkatan 70-an yang kurang lebih punya mindset dan budaya dari masa itu,” ujar dia.
Selain itu, penunjukan Djamari menunjukkan betapa pentingnya senioritas dalam tradisi militer karena posisi Menko Polkam sebagai koordinator memerlukan sosok yang lebih tua.
“Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang di antaranya akan mengoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, selain adanya Wamenhan dan Ses Menko Polhukam yang semuanya dijabat oleh purnawirawan bintang tiga TNI AD,” kata Edna.
