0
0 Pada Jumat, 21 November 2025, warga mulai datang ke Kantor Pos Rawamangun untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 900.000.
Antrean di dalam dan di luar kantor pos mulai terlihat sejak pagi.
Menurut pantauan Kompas.com, orang-orang yang datang membawa berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan undangan pengambilan dari ketua RT. Saat tiba di lokasi, penerima bantuan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki data yang sama dengan petugas.
Orang-orang menunggu panggilan telepon untuk bantuan setelah proses verifikasi. Penerima langsung mendapatkan uang tunai Rp 900.000 sesuai haknya saat dipanggil ke loket.
Kantor Pos Rawamangun sangat padat karena banyaknya penerima. Kantor pos telah menyediakan lebih banyak kursi di depan pintu masuk untuk mencegah banyak orang mengantre di dalam.
Nurul (50), salah satu penduduk, menyatakan bahwa dia baru saja diberitahu sebagai penerima bantuan dua hari sebelumnya.
“Iya, dua hari lalu, itu Pak RT ngasih undangan buat ambil BLT hari ini, alhamdulillah banget ini dapet,” jelas Nurul.
Meskipun antrean panjang, Nurul menganggap proses pencairan berjalan cepat. Dia mengatakan telah tiba sejak pukul 08.30 WIB, dan nomor antreannya dipanggil 30 menit kemudian.
“Jam 09.00 WIB lebih sudah dapat uangnya, cepat sih. Lumayan untuk beli beras dan kebutuhan,” ujarnya.
Sebelum ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan BLT Kesra dari Oktober hingga Desember 2025. Bantuan sebesar Rp 300.000 setiap bulan, atau total Rp 900.000, diberikan.
Tidak seperti BLT rutin yang diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), yang diberikan kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, program ini berbeda.
“Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
