0
0 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa mereka sempat mengalami kesulitan selama operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo.
KPK mengalami kesulitan mencocokkan nama-nama anggota “Tim 8” yang disebut sebagai koordinator lapangan (korlap) pemerasan calon perangkat desa (Caperdes).
“Kesulitan, iya. Jadi di lapangan itu kan kita enggak tahu nih, ini siapa? Baru tahu. Ini orangnya Bupati, apa namanya? Oknum Bupati, ini ‘Tim 8’,” jelas pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026) malam.
Akibatnya, penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama berjam-jam untuk memastikan bahwa nama-nama yang terlibat dalam “Tim 8” tersebut benar.
“Kita enggak tahu ini siapanya orangnya, apa kaitannya? Baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa, itu baru ketahuan, ‘Oh si orang ini, si ini, si ini. Bagiannya si ini, si ini’,” jelas Asep.
Selain itu, ketika beberapa tersangka menolak terlibat dalam kasus pemerasan calon perangkat desa, penyidik menghadapi tantangan tambahan.
“Betul kesulitan menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka (tersangka) enggak ngaku,” ujar Asep.
Siapa Tim 8
Dalam pemilihan kepala daerah 2024, Bupati Pati Sudewo membentuk tim yang sukses sebagai korlap dan pemerasan calon perangkat desa.
Asep mengatakan bahwa arahan ini muncul pada akhir 2025 setelah pemerintah kabupaten Pati mengumumkan bahwa jabatan perangkat desa akan dibentuk pada Maret 2026.
Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan, dengan sekitar 601 jabatan perangkat desa yang belum dipenuhi.
“Atas informasi tersebut, kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030, bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes),” kata Asep.
“Sejak bulan November 2025, diketahui SDW (Sudewo) telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama timsesnya,” ucap Asep.
Dalam kenyataannya, proses pengumpulan uang tersebut diduga memiliki risiko. Apabila calon perangkat desa tersebut tidak mematuhi persyaratan tersebut, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti formasi pada tahun-tahun berikutnya.
