0
0 Pemerintah Kota Banda Aceh mengklaim bahwa lembaga pendidikan anak yang didirikan oleh BPD di wilayah Lamgugob tidak sah. Mereka melakukan pengungkapan ini setelah kasus kekerasan terhadap anak yang menyebar di media sosial di sana.
Pernyataan itu dibuat pada konferensi pers yang diadakan di Balai Kota Banda Aceh pada Selasa malam, 28/4/2026.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi, kata Mohd Ichsan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
“Ya, daycare tersebut dapat dikategorikan ilegal,” kata Ichsan.
Ia mengatakan bahwa hanya enam fasilitas pendidikan anak resmi yang diizinkan beroperasi di Banda Aceh saat ini, dan semua yang lain dianggap melanggar hukum.
Ichsan menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP dan lembaga lain untuk menertibkan tempat tanpa izin.
Ichsan mengakui bahwa pengawasan masih menjadi tantangan, terutama ketika taman kanak-kanak berada di lorong atau area pemukiman yang sulit dijangkau.
“Kami berharap masyarakat ikut melapor jika menemukan daycare yang tidak berizin,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah mempertanyakan kasus kekerasan terhadap anak-anak di lembaga pendidikan. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab utama pemerintah.
“Setiap bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun,” ujarnya.
Pemkot Aceh memastikan bahwa korban, bayi perempuan berinisial L berusia 18 bulan, mendapat perawatan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pengasuh melakukan kekerasan berulang kali.
Saat ini, Pemkot Banda Aceh bekerja sama dengan polisi sedang menyelidiki kasus tersebut dan melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua tempat pendidikan di kota tersebut.
