0
0 Kasus pencabulan santriwati yang terjadi di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Pati, Jawa Tengah, Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI, meminta masyarakat untuk tidak menggeneralisasi lembaga pesantren.
Ini mendorong penilaian menyeluruh dan menyeluruh terhadap pesantren tersebut.
“Lembaga tidak boleh langsung digeneralisasi, tapi wajib dievaluasi total,” kata Maman dilansir dari Kompas.com, Selasa (5/5/2026).
Maman menjelaskan bahwa Ponpes, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran penting, tidak boleh dihukum secara tidak adil karena kesalahan seseorang.
Namun, ia mengingatkan bahwa izin pesantren dapat dicabut jika terbukti bersalah atau terlibat.
“Namun jika tidak, maka yang harus dilakukan adalah pembenahan total dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa penutupan pesantren tidak merupakan tujuan utama.
Menurutnya, negara harus membekukan sistem hingga izin operasional dicabut jika terbukti pembiaran sistem yang rusak atau pengelola lain terlibat.
“Jika kasusnya murni oknum dan pengelola kooperatif, maka pendekatannya adalah pembersihan total, restrukturisasi pengasuhan, dan pengawasan ketat,” ungkapnya.
“Kita tidak boleh membiarkan kejahatan ini merusak kepercayaan publik, tetapi juga tidak boleh gegabah menggeneralisasi seluruh pesantren,” imbuhnya.
Maman terus mendesak agar pelaku dihukum berat.
Dia berpendapat bahwa peristiwa tersebut sudah termasuk dalam kategori kejahatan serius.
“Pelaku harus diproses secara hukum maksimal, termasuk dengan pemberatan hukuman sesuai UU TPKS. Tidak boleh ada kompromi, mediasi, atau ‘penyelesaian internal’,” kata politikus PKB itu.
