0
0 Menurut Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pelaksanaan program perumahan rakyat akan secara tidak langsung mendorong kemajuan daerah karena efek ekonominya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan dengan pengembang di Gedung Ahmad Yani Raider 600 di Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa, 5 Mei 2026, Mendagri menyatakan hal itu.
Mendagri menyatakan bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama dalam hal perumahan rakyat.
Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, yang keduanya harus didukung oleh pemda.
“Dari segi tugas, menyelesaikan tugas pemerintah daerah mengatasi kemiskinan, makin banyak perumahan dibangun oleh pemerintah daerah atau developer itu akan membuat kemiskinan jauh menurun,” ucapnya.
Meningkatnya minat pengembang dalam memanfaatkan bahan baku konstruksi adalah salah satu manfaat tambahan dari program tersebut untuk mengoptimalkan ekosistem perekonomian sektor perumahan.
Selain itu, program perumahan akan meningkatkan nilai ekonomi daerah, terutama dalam hal pemanfaatan lahan. Dengan demikian, daerah akan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan peningkatan PAD, yang dapat dilakukan dengan bantuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Jadi dari bangunannya, dari PBB, pajak bumi bangunan untuk seterusnya. Nah itu menguntungkan, PAD akan menguntungkan [bagi daerah],” tandasnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dan stakeholder lainnya turut serta dalam acara tersebut.
