0
0 Sejak bulan Januari sampai dengan April 2025, Suratmi Hamida, selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT, mengatakan bahwa terdapat sebanyak 49 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari NTT, pulang dalam keadaan tak bernyawa.
Dikabarkan bahwa berdasarkan jumlah total itu, sebagian besar adalah PMI yang melalui jalur nonprosedural atau ilegal.
Dilaporkan bahwa hanya ada empat orang yang berangkat secara resmi melalui jalur legal, sedangkan sisanya tidak memiliki dokumen resmi.
Dilansir dari tempo.co, Suratmi menjelaskan bahwa korban paling banyak berasal dari Kabupaten Ende, yakni 11 orang, kemudian Kabupaten Malaka sebanyak 9 orang, dan Kabupaten Flores Timur berjumlah 8 orang.
“Semua PMI yang meninggal telah dipulangkan dan dimakamkan di daerah asal masing-masing. Tidak ada yang dimakamkan di luar negeri,” kata Suratmi, dikutip dari tempo.co.
Peristiwa ini kembali menyoroti permasalahan klasik mengenai migrasi ilegal yang hingga saat ini masih sering terjadi di NTT, dan juga pentingnya edukasi serta pengawasan ketat terhadap para calon pekerja migran.
Perdagangan Orang di NTT
Pada tahun 2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan pencatatan dalam periode lima tahun ke belakang yang berisikan adanya 2.793 korban perdagangan orang di NTT.
Dilaporkan bahwa para korban tersebut berasal dari lima kabupaten, yakni Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Malaka, serta Flores Timur.
“Kelima daerah itu sudah masuk kategori darurat perdagangan orang,” kata komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, 26 Mei 2023, dilansir dari tempo.co.
Dikabarkan bahwa kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan penegakan hukum di daerah yang lemah, menjadi penyebab utama dari banyaknya perdagangan orang di wilayah tersebut.
Sindikat-sindikat perdagangan orang tersebut diketahui menggunakan berbagai macam modus, di antaranya adalah memalsukan keperluan perjalanan sampai dengan melibatkan jalur transit di sejumlah kota besar seperti Batam serta Surabaya.
Kemudian, para korban diberangkatkan menuju ke sejumlah negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, serta Taiwan.
Dalam sejumlah kasus, terdapat dugaan keterlibatan dari pihak aparat yang semakin mempersulit upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tersebut.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, yang saat ini sudah berbentuk kementerian, pada bulan November 2023, telah mendirikan sebuah satuan tugas “Sikat Sindikat” di NTT.
Diketahui bahwa satgas tersebut memiliki tugas untuk melakukan identifikasi, mencegah, dan juga memberantas jalur-jalur ilegal yang menjadi penempatan para pekerja migran.
Satgas yang memiliki anggota sebanyak 61 orang ini merupakan gabungan dari aparat serta masyarakat sipil, yang di mana bakal disebar ke sejumlah wilayah yang rawan akan kejahatan tersebut.
