0
0 Pemerintah menjamin bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan bertanggung jawab atas pembiayaan layanan internet untuk Sekolah Rakyat, bukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ini dikatakan oleh Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat menghadiri screening film pribadi berjudul “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025).
“Enggak (bukan Komdigi), jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos,” ujar Wayan.
Menurutnya, tugas Komdigi hanyalah memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang dapat diakses untuk Sekolah Rakyat dan menjaga kualitas layanan tetap terjaga.
“Kami di Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat, dan menjaga quality of service-nya sesuai kapasitas yang diberikan,” tambahnya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa layanan internet yang dimaksud bukanlah layanan berbasis seluler, tetapi fixed broadband.
Sebelumnya, Kemenkomdigi telah memastikan ketersediaan internet untuk Sekolah Rakyat di 65 lokasi.
Hal ini disampaikan oleh Wayan Toni pada hari Sabtu, 28 Juni 2025, saat meninjau Sekolah Rakyat di SMA Sekolah Rakyat 19 dan 20 di Sonosewu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Total keseluruhan yang sudah siap ada 65 titik. Itu tinggal dieksekusi. Seperti di Purwomatani, tarik kabel satu jam selesai. ODP-nya (optical distribution point) dekat, rata-rata bisa semua masuk fiber,” ujar Toni.
Ini adalah bagian dari komitmen Kemenkomdigi untuk mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Sekolah Rakyat untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan.
“Kualitasnya full fiber optic, full fixed broadband. Bukan radio, bukan satelit. Jadi kami benar-benar tarik dari titik akhir langsung ke lokasi sekolah,” tegas Toni.
